aa

aa
Rapat dengar pendapat antara DPRD Bontang akhirnya hanya berlangsung dengan OPD terkait karena manajamen PT Energi Unggul Persada (PT EUP) pemilik pabrik CPO di Bontang tidak penuhi undangan DPRD Bontang. (Foto Ismail)

BONTANG.NIAGA.ASIA-Ketua Komisi III rustam meminta PT Energi Unggul Persada (EUP) untuk mematuhi peraturan  daerah Kota Bontang. “Patuhi aturan yang telah kita buat,” kata rustam usai rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat sekretaris dewan (Sekwan), Jumat (22/3/2019) siang.

Dijelaskan Rustam, PT EUP banyak menyalahi aturan salah satunya belum disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang akan dibangun Crude Palm Oil (CPO), Ia pun menjelaskan ada 12 item yang hingga kini masih menjadi mendalam dalam pembahasan RTRW tersebut.

Selain itu, selain RTRW ternyata masih ada pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan diantaranya menebang mangrove yang ada disekitar area tersebut serta menggunakan jalan umum yang dilintasi kendaraan roda 10 pengangkut pasir yang digunakan untuk menimbun lokasi proyek.

“Disini kami juga ingin mengetahui siapa yang mengizinkan truck 10 roda melintas di jalan umum, karena sempat beberapa waktu lalu akibatnya sering terjadi kecelakaan dikarenakan paska hujan jalan licin diakibatkan banyaknya lumpur dijalan,” jelasnya.

Senada, Ketua Komisi I DPRD Bontang juga mengingatkan kepada pihak perusahaan terkait penggalian tanah yang digunakan untuk menimbun lokasi proyek CPO, Ia menjelaskan bahwa tanah yang digunakan jangan sampai menyisahkan bekas lubang yang dianggap berbahaya bahi masyarakat sekitar terutama bagi anak-anak.

Ia pun meminta kepada instansi terkait sekiranya jeli jika ingin mengeluarkan izin keada setiap perusahaan. “Pemerintah harus pro aktif, jangan sampai kejadian-kejadian ditempat lain juga terjadi di Kota Bontang, tentu itu akan sangat merugikan kita semua,” imbuhnya. #adv

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *