aa

aa
Ketua DPRD Bontang, Nursalam saat menunjukkan dokumen izin dari lembaga OSS yang dikeluarkan untuk PT EUP.  (Foto Ismail)

BONTANG.NIAGA.ASIA-Ketua DPRD Bontang, Nursalam sesalkan proyek pembangunan pabrik Crude Palm Oil (CPO) yang berlokasi di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan. Hal ini Ia sampaikan usai pelaksanaan rapat paripurna  DPRD Bontang, Selasa (11/6/2019) siang.

Dijelaskan Nursalam, progres pembangunan pabrik CPO yang dikerjakan PT Energi Unggul Persada (PT EUP) harus sudah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Analisis dampak lingkungan (Amdal), Izin Amdal Lalin untuk melintasi jalan umum. “Ini izin aja belum ada sudah menjalankan aktifitas,” terangnya kepada awak media.

Hal senada pun diutarakan Ketua Komisi 1 DPRD Bontang, Agus Haris menilai PT EUP sudah banyak melakukan pelanggaran diantaranya tidak mengantongi izin pembukaan lahan, tidak memiliki amdal lalin, tidak memiliki IMB dan menebang mangrove tanpa melakukan ada ganti rugi kepada pemerintah. “Mangrove itu kalau ditebang harus ada koordinasi dan penebangan, selain itu juga harus ada ganti rugi atas penebangan yang dilakukan dan semua itu diserahkan ke pemerintah melalui Pemprov Kaltim,” jelasnya.

Dijelaskan Agus Haris, proyek pembangunan pabrik CPO untuk sementara diminta untuk di berhentikan sementara sesuai kesepakatan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin (10/6) kemarin sembari menyelesaikan izin-izin yang belum lengkap. “Lengkapi izinnya baru bisa jalan, selagi izin belum lengkap jangan dulu dikerjakan kalau tidak ini bisa diberhentikan selamanya,” tegasnya.

Ia pun menjelaskan bahwa, DPRD tidak memberikan tenggang waktu atas penyelesaian perizinan, bahkan DPRD meminta Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) untuk membantu penyelesaian seluruh izin yang diminta PT EUP agar pekerjaan dapat kembali dilajutkan dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. “Kami tidak menghalang-halangi, kami memberikan solusi yang baik agar semua berjalan dan sesuai dengan aturan yang telah dibuat,” tukasnya. (adv)

1 komentar “DPRD Bontang Minta Perijinan Pabrik CPO Segera Diselesaikan

  1. Pak ketua DPRD Bontang yang terhormat. Kami rakyat bontang meminta kepada DPRD Bontang untuk mengawasi perdagangan di bontang yang di kuasai oleh monopoli perdagangan oleh Indomaret.
    Perlu kami jelaskan bahwa Indomaret yang bertarap Nasional melakukan sistem monopoli dengan sistematis dan terstruktur dan massiv. seharusnya indomaret boleh hadir hanya satu gerai sama seperti ramayana. atau Indomaret hanya konsultan saja. agar makro ekonomi di bontang bisa bergairah kembali.
    terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *