NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Anggota DPRD Nunukan, Kalimantann Utara, H. Andi Mutamir menginginkan penjelasan lebih detail pelaksanaan proyek pembangunan sejumlah ruang operasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan bernilai miliaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) Tahun 2021, tapi belum selesai 100 persen dan kualitas pekerjaan biasa-biasa saja, tak sebanding dengan harga yang harus dibayar rumah sakit.
Andi Mutamir yang juga anggota Banggar DPRD Nunukan menuturkan, perlu adanya penjelasan lebih detail dari pihak RSUD Nunukan, menyangkut pembangunan ruang operasi yang realisasinya masih 50 persen.
“Kejanggalan proyek ditemukan ketika DPRD Dapil Nunukan melaksanakan monitoring LKPJ Bupati tahun 2021 di RSUD Nunukan,” kata Andi kepada Niaga,Asia, Jum;at (08/04/2022).
Selain melihat pembangunan ruang operasi, anggota Dewan juga meninjau item pekerjaan lainnya seperti, Pembangunan Ruang CSSD dengan pagu dana Rp1.464.300.000 dari dana DAK.
Pembangunan ruangan bersalin pagu anggaran Rp3,7 miliar (DAK). Pembangunan Ruang Central Sterile Supply Department (CSSD) dengan pagu dana sebesar Rp 1.464.300.000.
Pembangunan ruang laboratorium anggaran Rp 1.976.410.000 sumber pendanaan DAK Penugasan. pembangunan ruang neonatal Intensive Care Unit (NICU) alokasi anggaran Rp 2.693.780.000 dan pembangunan ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU) anggaran DAK sebesar Rp 2.693 780.000.
Andi menyebutkan realisasi 50 persen untuk ruang operasi dinilai tidak masuk akal jika dibandingkan dengan anggaran yang telah dibayarkan kepada pihak pelaksana kegiatan.
Karena itu, tim Banggar dan komisi DPRD berniat mengundang pihak RSUD Nunukan, untuk mengkonfirmasi sekaligus klarifikasi terkait kejanggalan, termasuk perencanaan lanjutan penyelesaian proyek.
“Menurut pengamatan sebagai orang awam, kami melihatnya hasil pekerjaan tidak sebanding dengan pembayaran,” ujarnya.
Banyak hal yang perlu dijelaskan pihak RSUD, tidak sebatas anggaran, DPRD nantinya akan mempertanyakan penerapan seperti apa standar kesehatannya dan apakah sudah sesuai dengan perencanaan.
Andi menjelaskan, nilai anggaran sebesar Rp 20 miliar dengan pekerjaan rehab tiga unit ruang operasi dan pengadaan mesin pendingin AC di bagian belakang, serta penggantian lantai tegel dirasa tidak masuk akal.
“Hasil pekerjaan bagus saja, cuma kita kau minta penjelasan dengan anggaran sebesar itu apakah sesuai dengan pekerjaan,” tutur Andi.
Permintaan klarifikasi didukung oleh ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa yang dalam kegiatan monitoring ikut meninjau pekerjaan di RSUD Nunukan, karena itu perlu ada penjelasan dari PPTK dan kontraktor.
Pertanyaan-pertanyaan ini, lanjut Andi, jangan diartikan bahwa DPRD berusaha mencari kesalahan dalam pekerjaan, tugas pengawasan dewan harus dijalankan demi terwujudnya pembangunan sesuai perencanaan.
“Proyek sudah diperiksa BPK cuma hasilnya belum ada, biar bagaimana pun anggaran seperti itu harus ada penjelasan,” terangnya.
DPRD sempat mendapat penjelasan singkat dari pihak RSUD yang menyatakan, pekerjaan sudah memenuhi standar kementerian Kesehatan. Namun menurut Andi, tidak salah jika dewan ingin ada penjelasan lebih rinci.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Rachmat Rolau
Tag: RSUD Nunukan