SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampusi di Samarinda yang tergabung dalam Aliansi Mahakam berdemonstrasi di depan Gedung DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar Samarinda, Senin 1 September 2025.

Mereka menyuarakan 11 tuntutan aksi yang disampaikan yakni:

1. Tolak RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Hapus tunjangan mewah DPR.
3. Sahkan RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan RUU Masyarakat Adat.
4. Tingkatkan kesejahteraan guru dan dosen serta tingkatkan pendidikan didaerah 3T.
5. Tolak pemutihan dosa pemerintah.
6. Cabut UU yang tidak berpihak kepada rakyat
7. Hentikan represifitas terhadap gerakan rakyat
8. Ciptakan kebijakan yang pro terhadap rakyat.
9. Hentikan Oligarki Politik dan Demokrasi pulau
10. Tegakkan supremasi hukum
11. Hentikan kejahatan ekologis dan pertambangan.

Aksi demonstrasi berlangsung sejak pukul 13.00 Wita. Pedemo sempat ditemui Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua Ekti Imanuel dan sejumlah anggota dewan lainnya

Hasanuddin Mas’ud menegaskan DPRD siap mengawal tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam ini.

“Tenang rekan-rekan semua, daerah siap memperjuangkan rekan-rekan semua yakni masyarakat dan mahasiswa,” kata Hasanuddin.

Di hadapan masyarakat dan mahasiswa, Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa pernyataan DPRD Kaltim bukan sekedar omong kosong.

“Kita sebagai wakil rakyat, memperjuangkan permintaan masyarakat dan tuntutan mahasiswa. Ini bukan omong kosong tapi bukti nyata,” ujar Hasanuddin.

Sementara, anggota Komisi II DPRD Kaltim Muhammad Husni Fahruddin menegaskan, seluruh anggota dewan hadir untuk mendukung mahasiswa.

“Intinya kita sepakat dan setuju atas seluruh tuntutan aliansi Mahakam tadi. Baik itu terkait penghapusan tunjangan DPR, soal perampasan aset, dan isu lainnya. Kami berkomitmen bersama-sama memperjuangkannya,” kata Husni.

Meski demikian, pria yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, sebagian besar isu yang diangkat mahasiswa adalah isu nasional, sehingga keputusan final tetap berada di pemerintah pusat.

“Untuk itu kami bersepakat untuk mengawal bersama. Kalau ada isu lain, mari kita duduk bersama membicarakannya,” jelas Husni.

Husni juga mengimbau mahasiswa maupun masyarakat agar tidak terprovokasi sehingga memecah solidaritas mahasiswa.

“Kami menyadari bahwa anggota DPR harus punya rasa empati. Jangan sampai muncul kesan tidak peduli terhadap penderitaan rakyat,” tambahnya.

Dengan adanya 11 tuntutan yang dilayangkan, Husni melihat tuntutan mahasiswa tergabung dalam aliansi Mahakam ini sejalan dengan keresahan masyarakat, khususnya terkait kesulitan ekonomi.

Terkait isu tunjungan DPR RI itu, Husni menegaskan anggaran tersebut harus dipergunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Presiden sudah menganulir kenaikan tunjangan, sudah tepat. Kami mendukung hal itu. Kita harus mengerti penderitaan masyarakat. Paling tidak, tunjangan itu bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi rakyat kecil,” jelas Muhammad Husni Fahruddin.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi

Tag: DemonstrasiDPRD KaltimSamarinda