SAMARINDA.NIAGA.ASIA-DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim belanja program yang signifikan untuk mendukung program pembangunan pariwisata dan pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
Usulan itu tertuang dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim yang disampaikan Ketua DPRD Kaltim, H Makmur HAPK di forum Musrenbang RKPD Kaltim Tahun 2021 yang dilangsung secara virtual, Selasa (28/4/2020).
DPRD menyebut belanja yang signifikan untuk pariwisata diperlukan untuk promosi pariwisata, pembangunan infrastruktur di lokasi dan menuju obyek pariwisata, dan pembinaan SDM di bidang pariwisata.
Kemudian, belanja program yang signifikan untuk mendukung program pengembangan UMKM untuk merealisasikan amanah PERDA tentang UMKM dengan segera melaksanakan pembentukan lembaga penjaminan kredit UMKM dan merealisasikan pendirian BPR khusus UMKM
“Pemerintah juga perlu membangun sinergitas program dan alokasi anggaran untuk meningkatkan kualitas layanan atau akses kebutuhan infrastruktur dasar di tiap Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur,” kata Makmur.
Sinergitas yang diusulkan untuk dibangun dalam program infrastruktur jalan dan jembatan khususnya yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan strategis dan bernilai ekonomi tinggi di Kaltim.
Infrastruktur penangkap dan pengolah air, serta jaringan air untuk mendukung kebutuhan air baku dan air bersih bagi masyarakat dan pusat-pusat kegiatan strategis.
“ Khususnya di Tiga Kota yang mengalami krisis air baku dan air bersih, yakni Samarinda, Bontang dan Balikpapan,” terangnya.
Infrastruktur pengendali banjir untuk melindungi daerah pemukiman dan pusat-pusat kegiatan strategis dari kerusakan atau risiko kerugian. Infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung kelancaran dan kebutuhan komunikasi data dan informasi bagi masyarakat dan pusat-pusat kegiatan strategis di Kaltim. Infrastruktur energi dan jaringan listrik untuk mendukung kelancaran dan kebutuhan akan energi bagi masyarakat dan pusat-pusat kegiatan strategis di Kalimantan Timur.
“Pemerintah membangun sinergitas dengan Kabupaten/Kota dan wajib mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung program kesejahteraan dan kualitas SDM di Kalimantan Timur,” kata Makmur lagi.
Misalnya, alokasi anggaran untuk menambah tunjangan bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup guru, alokasi anggaran untuk beasiswa pendidikan yang berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, alokasi anggaran untuk bidang kesehatan meliputi untuk tenaga kesehatan, peralatan Rumah Sakit Daerah/Puskesmas, dan gedung.
“Alokasi anggaran untuk bidang pendidikan meliputi untuk tenaga kependidikan, peralatan laboratorium, dan gedung,” ujarnya.
Untuk meningkatkan pembinaan, peran, kemandirian, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan daerah, maka DPRD meminta kepada Pemerintah Provinsi tetap mengalokasikan Anggaran untuk Hibah dan Bantuan Sosial kepada Masyarakat, meliputi hibah untuk Badan dan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Indonesia.
Tentunya proses pengajuan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, salah satunya Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
“DPRD Kaltim meminta untuk Pemerintah menjamin keterjangkauan dan/atau akses serta mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” pungkasnya. (001)
Tag: DPRD KaltimRKPD Kaltim