TANJUNG REDEB.NIAGA.ASIA –DPRD Berau minta dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau 2021-2026 belanja untuk masyarakat lebih diprioritaskan dibanding belanja pegawai, atau aparatur.
Hal itu disampaikan Wakil I Ketua DPRD Berau Sarifatul Sya’diah, usai mengikuti rapat gabungan komisi dengan Baplitbang Berau di DPRD Berau dalam rangka menyempurnakan RPJMD Berau 2021-2026, Senin (17/5/2021) pagi.
Hadir dalam rapat yakni Sekda M Gazali, Ketua DPRD Berau Madri Pani, Wakil I Ketua Sarifatul Syadiah, Wakil II Ketua Ahmad Rifai, anggota DPRD Berau, Kepala Baplitbang Agus Wahyudi, BPKAD, dan Bapenda Berau.
Menurut Sarifatul, DPRD memberikan saran, masukan untuk penyempurnaan RPJMD kepada Baplitbang, antara lain, belanja untuk kebutuhan masyarakat harus mendapat prioritas dan porsi lebih banyak daripada belanja pegawai.
“Seperti kondisi saat ini postur APBD Berau sudah tidak sehat, dengan pembagian belanja pegawai/pemerintah mencapai 80 persen. Sementara untuk modal atau infrastruktur hanya 20 persen,” jelas
Dikatakan Sarifatul, pembahasan RPJMD ini masih berjalan dan masih akan dibahas kembali. Ini lantaran, saat ini Rencana Strategi (Renstra) dari OPD juga masih disusun dan berproses. Sedangkan dalam aturan, RPJMD ini harus disahkan bersama DPRD maksimal 6 bulan setelah pelantikan.
“Jadi masih ada waktu hingga Agustus nanti. Dan masih dibicarakan secara teknis dengan OPD, karena Baplitbang hanya merangkum kumpulan dari Renstranya,” kata Sarifatul.
Persoalan Banjir
Senada, Wakil II Ketua DPRD Berau Ahmad Rifai, minta persoalan dan penanganan banjir, dimana terjadi setiap tahun di 4 kecamatan di Berau diakomodir dalam RPJMD 2021-2026.
“Beberapa pertimbangan yang bisa dimasukkan dalam RPJMD adalah, ketika ada musibah banjir ini, bagaimana untuk menata daerah aliran sungai di hulu sana. Dan dengan adanya Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) mungkin bisa dimasukkan dalam RPJMD untuk menanam kembali dan menata hutan,” kata Rifai.
Kemudian, postur APBD yang sangat timpang antara belanja pegawai/pemerintah dengan infrastruktur, disarankan Pemkab bisa melakukan perampingan Otomatisasi Tata Kelola (OTK) kepegawaian.
“Belanja daerah harus sesuai prioritas dan harus ada inovasi dari Pemkab, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar kita bisa membangun lebih banyak lagi,” jelasnya.
Sedangkan untuk belanja pegawai, tenaga honorer yang ada di Berau ini cukup banyak. Dan kalau APBD hanya untuk membiayai mereka, maka pembangunan menjadi minim. Sehingga perlu terobosan dari Pemkab yang juga harus terencana dalam RPJMD.
“Selain itu, 18 program Bupati Wabup juga selalu ada di pembahasan RPJMD, tinggal bagaimana kita stressing atau penekanan agar semua program bisa berjalan. Misalnya, untuk kesejahteraan petani bagaimana agar bisa lebih maksimal dengan pemberian bantuan pupuk, benih dan lainnya,” tegasnya.
Kepala Baplitbang Berau Agus Wahyudi, menyampaikan jika rapat hari ini hanyalah pendalaman draft RPJMD oleh DPRD Berau. Dan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) belum ada, karena RKPD merupakan turunan dari RPJMD, sehingga DPRD bertanya apa acuannya.
“Acuan kita tetap, yakni berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) etape keempat yang berakhir 2025. Kemudian ada juga pedoman lain, yaitu visi misi calon Bupati Wabup terpilih yang menjadi visi misi daerah, dan otomatis turunannya juga harus diakomodir dalam RKPD 2022,” jelasnya.
Penulis: Rita Amelia | Editor : Intoniswan
Tag: RPJMD Berau