DPRD Nunukan Desak Pemkab Lunasi Sisa Utang Rp 77 Miliar di 2021

Wakil DPRD Nunukan Burhanuddin (Foto : Budi Anshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Wakil ketua DPRD Nunukan Burhanuddin mendesak Pemkab Nunukan segera melunasi tunggakan utang-utang kegiatan fisik, ataupun non fisik, yang masih menyisakan kewajiban bayar senilai Rp 77 miliar.

“Kalau kemarin masih bisa dicicil – cicil, sekarang sisa utang harus diselesaikan 100 persen di tahun 2021, agar tidak ada lagi sebutan utang masa lalu,” kata Burhanuddin, Kamis (20/8).

Pelunasan sisa utang, menurutnya, dapat dianggarkan pada APBD murni tahun 2021 bersamaan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Hal ini pula untuk menghindari persoalan baru pada pengelolaan anggaran, untuk kepala daerah di periode tahun berikutnya.

Desakan DPRD terhadap utang kegiatan fisik dan non fisik, telah beruang kali disampaikan dalam pembahasan anggaran tahun-tahun sebelum. DPRD sendiri sangat memahani kondisi keuangan defisit, namun alangkah baik jika pejabat kepala daerah periode berikutnya, tanpa dibebani utang.

“Jangan ada lagi istilah utang masa lalu, utang peninggalan kepala daerah sebelumnya. Kita buka lembaran baru tanpa berpikir utang,” ucapnya.

Burhanuddin menyebutkan, kepemimpinan Bupati Nunukan Hj Asmin Laura dan Wakil Bupati Nunukan Faridil Murad, akan berakhir tahun 2021. Saat itulah dilakukan evaluasi tingkat keberhasilan atau tidaknya kepemimpinan kepala daerah selama 5 tahun.

Keberhasilan kepala daerah dalam memimpin dan menjalankan target visi misinya, akan terlihat pada kondisi saat ini. Sebab, roadmap perjalanan sudah tergambar sebelum memulai kerja hingga memasuki akhir kerja memimpin daerah.

“Tahun 2021 adalah tahun paling menarik karena Bupati dan Wakil Bupati Nunukan akan menyuguhkan evakuasi hasil kerja mereka,” sebutnya.

Dengan alasan akhir jabatan inilah, DPRD mengingatkan Pemkab Nunukan untuk menjelaskan, dan menyerahkan laporan roadmap atau perjalanan, serta memperhatikan kebijakan umum anggaran tahun 2021, dengan tetap memperhatikan kewajiban jangka pendek berupa pembayaran utang.

Selanjutnya, DPRD Nunukan juga meminta Pemkab Nunukan memulihkan ekonomi akibat dampak Covid-19. Hal-hal tersebut dipandang sangat penting, karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

“Permintaan kami ini erat hubungannya dengan penundaan pembahasan KUA-PPAS untuk mensinkronkan antara RPJMD dengan RKPD,” terangnya.

Selain kebijakan jangka pendek pembayaran utang, Burhanuddin berharap Pemkab Nunukan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Lambannya pertumbuhan ini, menjadi pekerjaan rumah (PR) besar kita kedepan.

Upaya menekan angka kemiskinan sendiri, belum sepenuhnya berhasil. Meskipun, angka kemiskinan Kabupaten Nunukan tahun 2019 sebesar 6,11 persen masih di bawah nasional dan provinsi. Namun jika dilihat dari perkembangan jumlah penduduk miskin, perjiwa, mengalami kenaikan.

“Jumlah penduduk miskin tahun 2019 mencapai 12.690 jiwa. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah kedepan,” tuturnya.

Selama ini, kata Burhanuddin, DPRD selalu berusaha menyatakan bahwa program-program diarahkan kepada penurunan angkara kemiskinan. Akan tetapi sampai hari ini, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan mengalami kenaikan

“Pertanyaannya, apa yang salah dengan program ini? Apakah program pengentasan kemiskinanan kita hanya diperuntukkan kepada beberapa tempat,.atau kah bisa jadi kita salah mendiagnosa dan menyusun program pembangunan,” ungkap Burhanuddin.

“Sebagian penduduk Nunukan bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang laju pertumbuhannya cendrung mengalami perlambatan,” bebernya. (adv)

Tag: