Anggota DPRD Nunukan RDP dengan Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (DKUKMP) Kabupaten Nunukan, Selasa (14/7/2020). (foto Budi Anshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan mendukung  rencana Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (DKUKMP) Kabupaten Nunukan memanfaatkan  lahan tidur untuk lahan pertanian penunjang  ketahanan pangan, karena Kabupaten Nunukan memiliki banyak lahan tidur.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Nunukan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  Inah Anggraini dalam Rapat Dengar Pendapat antara DPRD Nunukan dengan  Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (DKUKMP) Nunukan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa didampingi ketua Komisi II DPRD Nunukan Wilson, Selasa (14/07).

Menurut Inah, Pemkab Nunukan sudah selayaknya mengupayakan sendiri kebutuhan pangan masyarakat dengan cara menggalakkan kembali penanaman padi, sayuran hijau,  termasuk tanaman rempah-rempah seperti kunyit, lada, laus dan serai, cabei, tomat, bawang merah dan lainya agar tidak lagi tergantung suplai dari Sulawesi dan Malaysia.

Ketergantungan kiriman barang luar daerah ini sering kali menimbulkan gejolak harga. Kadang stok kiriman terlambat datang, kalau sudah begini harga melambung, lombok bisa naik Rp 70.000 lebih perkilo, harga bawang bisa naik sampai Rp 40.000 perkilo,” ucapnya.

Dikatakan Inah lagi, rencana manfaatkan lahan tidur harus pula didukung dengan bantuan bibit dan sarana pendukung lainnya, sebab tidak semua masyarakat memiliki modal usaha, terkadang ada niat tapi tidak didukung dengan skill dan keuangan.

Selama ini, hasil tanaman holtikultura lokal Nunukan hanya mampu memenuhi sebagian kecil konsumsi sehari-hari masyarakat, sebagian besar masih menunggu kedatangan kapal pengangkut sembako daerah luar,

“Kita punya hasil sayur lokal, tapi produksinya rendah jauh dibawa kebutuhan. Pertanyannya, apakah kita membiarkan keadaan ini, sementara kita punya lahan cukup luas,” kata Inah.

Kemampuan mesuplai baru 60 persen.

Kepala Dinas Perdagangan Nunukan, Dian Kusumanto menerangkan, komoditi pangan sebagain besar masih didatangkan dari luar, karena produksi pertanian  lokal hanya mampu mensuplai 60 persen dari kebutuhan konsumsi.

“Separuh dari hasil produksi pertanian berada di Kecamatan Krayan, hasil tanaman tidak bisa dibawa ke Nunukan, Sebatik dan wilayah lainnya  karena biaya transportasi sangat tinggi,” terangnya.

Kekurangan produksi tanaman pangan tidak terlepas dari banyaknya lahan persawahan ditinggalkan pemiliknya, sebagian mereka berpindah ke budidaya rumput, kondisi ini terjadi pula sektor tanaman holtikultura.

Menurut Dian, dimasa pandemi Covid-19, daerah-daerah penyumpai tanaman pangan dan holtikultura mengamankan pangan mereka, tidak semua permintaan pasar di  luar daerah dipenuhi, pemerintah disana pasti menyiapkan stok  untuk kebutuhan masyarakatnya dengan membatasi perdagangan laur daerah.

“Kita perlu mendorong membangkitkan kembali petani-petani menggarap lahan-lahan mereka, suatu saat kita harus menjadi daerah mandiri pangan, bebernya. (advetorial)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *