NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Andre Pratama meminta pemerintah dapat melaksanakan slogan Bangkit Bersama Pulihkan Ekonomi yang dijadikan motto dalam peringatan HUT ke – 22 Kabupaten Nunukan pada 12 Oktober 2021 dalam bentuk dalam KUA –PPAS 2022 memuat usulan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
“Motto HHUT kabupaten tahun ini sangat tepat yaitu semangat bersama memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” kata Andre Pratama pada Niaga.Asia, Selasa (12/10).
Andre menerangkan, slogan kalimat bangkit bersama dapat diartikan sebagai wujud kebersamaan dalam membangun perekonomian antara pemerintah daerah dan DPRD bersama masyarakat Nunukan.
Keterlibatan DPRD sendiri dalam pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan cara memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang didalamnya terdapat pokok-pokok pikiran 25 anggota dewan.
“DPRD disumpah atas nama perwakilan rakyat yang misinya memperjuangkan aspirasi masyarakat,” beber Andre.
Atas terlibatnya DPRD dalam pembangunan daerah inilah, Andre berharap angka-angka asumsi rancangan KUA-PPAS APBD 2022 menyertakan usulan pokir dewan yang tujuannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Memperjuangkan aspirasi adalah bagian dari tugas pokok dewan, oleh karenanya penyerapan aspirasi lewat kegiatan reses yang dibiayai oleh pemerintah seharusnya dapat diwujudkan dengan bukti terlaksananya keinginan masyarakat.
“Percuma dipilih wakil rakyat kalau tidak bisa memperjuangan Pokir. Percuma bangkit bersama kalau nyatanya DPRD tidak dilibatkan dalam pembangunan ekonomi,” tutur Andre.
Andre sendiri membantah bahwa perjuangannya dalam menyuarakan pokir pokir adalah kepentingan pribadi atau partai semata.
“Yang saya suarakan ini demi seluruh anggota DPRD, termasuk tiga unsur pimpinan,” katanya.
Lagi pula, wajar jika DPRD berkeinginan pokir harus tertuang dalam KUA-PPAS, sebab tiap anggota DPRD telah mengisi data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) hasil penyerapan aspirasi masyarakat.
“Saya belum melihat dipembahasan pertama KUA-PPAS 2022 memuat pokir dewan, tapi kita lihatlah nanti pembahasan berikutnya,” ujarnya.
Pemerintah harus memberikan ruang bagi pokir dewan masuk dalam anggaran belanja daerah sebab, semua anggota DPRD telah mengisi SIPD yang sistemnya terkoneksi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Atas dasar itu, kata Andre, DPRD meminta keseriusan Pemerintah Nunukan memperhatikan tiap usulan pokir dewan. Tidak ada hal yang lebih penting dari pada tugas memperjuangan kepentingan masyarakat.
“Saya berharap di HUT Kabupaten ke 22 dapat semakin mempererat kerjasama pemerintah dan DPRD Nunukan dalam membangun ekonomi,” tuturnya.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Rachmat Rolau
Tag: Pokir