Tiga anggota DPRD Nunukan, Andi Mutamir, Danni Iskandar dan Adama monitoring penukaran Voucher Bantuan Sosial Covid-19 yang ditunjuk Pemkab Nunukan, Senin (18/5/2020).  (foto istimewa/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap  warung-warung yang ditunjuk Pemerintah Nunukan sebagai tempat penukaran voucher Bahan Pokok Penting (Bapokting) makanan.

“Ini bentuk pengawasan DPRD Nunukan terhadap kebijakan bantuan bagi warga terdampak Covid-19 dari pemerintah melalui program jaring pengaman sosial,” kata anggota DPRD Nunukan H. Andi Mutamir, Senin (18/05).

Program jaring pengaman sosial adalah bantuan pemerintah daerah yang ditujukan untuk warga miskin dan kurang mampu yang terdampak Covid-19. Tiap kepala keluarga (KK) diberikan voucher belanja senilai Rp 600 ribu untuk ditukarkan dengan Bapokting makanan, atau sembako.

Untuk memastikan stok sembako terpenuhi, Andi Mutamir bersama anggota DPRD Nunukan lainnya, Adama dan H Danni Iskandar melakukan monitoring keberapa lokasi e-warung penyedia penukaran voucher, salah satunya di jalan Cut Nyak Dien, Kelurahan Nunukan Barat.

“Bukan hanya ketersedian stok, kami juga pertanyakan mekanisme penukaran hingga perhitungan nilai tukar voucher dan jumlah sembako,” tuturnya.

Anggota DPRD Nunukan: “modal warung sangat pas-pasan, Pemkab Nunukan harus cepat mencairkan tagihan pemilik warung.” (Foto Istimewa/Niaga.Asia)

Penukaran voucher sembako tahap pertama dengan jumlah penerima 3.588 KK dilayani oleh 87 e-warung penyedia bahan pangan yang sebelumnya ditunjuk pemerintah. Penetapan e-warung tentunya telah dikaji pemerintah.

Pemerintah juga menyampaikan, warga miskin yang merasa terpuruk secara ekonomi akibat pademi covid-19 namun belum terdata agar yang bersangkutan melapor kepada pihak RT dan kelurahan agar segera didaftarkan sebagai penerima.

“Kenyataanya masih ada warga miskin belum menerim bantuan, keluhan-keluhan inilah yang perlu segera diselesaikan pemerintah,” ucap Adama.

Menurtnya, terlepas dari stok sembako, pemilik warung merasa resah dan khawatir kartu voucer yang telah ditukarkan warga, mengalami keterlambatan dalam pencairannya, sedangkan modal warung sangat pas-pasan.

Terhadap hal ini pula, Andi menyampaikan bahwa DPRD Nunukan akan membantu dan mengupayakan, agar para pemilik warung yang telah menunaikan kewajibanya selaku rekanan untuk segera mendapatkan haknya (pembayaran)

“Kami tak bisa bayangkan, apabila proses pencarian dananya nanti lambat, bagaimana nasib kami pemilik warung kecil itu,” ungkapnya.

Senada dengan Andi Mutamir, anggota DPRD Nunukan H. Danni menuturkan, monitoring e- warung penerima voucher belanja dilakukan disela-sela kegiatan Reses Dewan terkait banyaknya keluhan warga terhadap bantuan dan mekanisme penukaran voucher.

Ada beberapa persoalan yang harus segera disikapi pemerintah seperti, stok beras salah satu warung tersisa untuk 40 voucer, sementara jumlah penerima voucer masih banyak. Jangan sampai warung kehabisan stok sedangkan voucher masih banyak.

“Ini warning bagi kita, jangan sampai di kios-kios lain mengalami hal yang sama, stok barang mulai kosong dan saat ini yang telah menukarkan voucher baru sekitar 60%,” bebernya. (advetorial)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *