DPRD Samarinda Tidak Tahu Besaran Bantuan bagi KK Non-PKH dan UMKM

Ketua DPRD Samarinda, H Siswadi didampingi Wakil Ketua DPRD Samarinda, H Subandi dan Rusdi, serta anggota Banggar DPRD Samarinda mengeluhkan ketertutupan Walikota Samarinda, H Syaharie Jaang dan Sekda Samarinda, H Sugeng Chairuddin dalam hal alokasi anggaran untuk membantu masyarakat miskin dalam jumpa pers di ruang sidang utama DPRD Samarinda, Selasa (12/5/2020). (Foto Intoniswan/Niaga.Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-DPRD Samarinda tidak tahu besaran bantuan yang diberikan Pemerintah Kota Samarinda kepada masyarakat, khususnya bagi  kepala keluarga masyarakat miskin  non-PKH (Program Keluarga Harapan) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda dari APBD Samarinda yang terdampak oleh  adanya pembatasan aktivitas karena COVID-19.

“Kita di DPRD belum dapat informasi. Yang kami dengar pengeluaran untuk masyarakat terdampak COVID-19 diatur walikota Samarindan Perwali (Peraturan Walikota), tapi DPRD Belum diberitahu rinciannya,” kata Ketua DPRD Samarinda, H Siswadi dalam konferensi pers di Ruang Rapat Utama DPRD Saarinda, Selasa (12/5/2020).

Dalam jumpa pers itu, Siswadi didampingi Wakil Ketua DPRD Samarinda, H Subandi dan Rusdi, serta anggota Banggar DPRD Samarinda.

Menurut Siswadi dan dibenarkan unsur pimpinan lainnya, serta anggap Banggar DPRD Samarinda, Walikota Samarinda, H Syaharie Jaang atau  Ketua TAPD Samarinda/Sekda Samarinda, H Sugeng Chairuddin belum memberitahukan dan belum mau hadir memenuhi undangan DPRD Samarinda memberitahukan besaran dana bantuan untuk masyarakat, termasuk sumber dana untuk penanganan dampak COVID-19 di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.

“Alokasi dana penangangan dampak COVID-19, bisa saja ditetapkan dengan Perwali, tapi yang benar, tetap diberitahukan ke DPRD. Di daerah lain juga sama dan itu berjalan lancar. Saya sudah cek sama-sama teman ketua DPRD kota se-Indonesia, ngak ada yang dilakukan tertutup seperti di Samarinda,” kata Siswadi yang juga duduk sebagai wakil ketua Asosiasi DPRD Kota se-Indonesia.

Usai jumpa pers, Siswadi menjawab Niaga.Asia menerangkan, ada sejumlah hal yang harus dijelaskan kepala daerah kepada DPRD terkait penangangan dampak COVID-19. Pertama kegiatan yang direfocusing ke COVID-19, besaran anggaran yang direalokasi untuk COVID-19. Kedua, besaran anggaran yang ditetapkan dalam Perwali untuk keperluan penanganan dampak COVID-19 di bidang kesehatan, sosia, dan ekonomi.

“Dua hal itu kami di DPRD belum diberitahu, padahal masyarakat terus bertanya dan menunggu bantuan dari pemerintah,” kata Siswadi.

Belanja terkait COVID-19 meliputi bidang kesehatan, yaitu pembelian alat ksehatan, APD, dan obat-obatan, serta insentif bagi tenaga medis. Belanja sosial meliputi bantuan langsung tunai (BLT) bagi KK miskin yang tidak tercover di PKH dan bantuan pangan (sembako. Belanja ekonomi, meliputi bantuan bagi pelaku UMKM yang memikul dampak akibat adanya larangan melakukan aktivitas karena adanya sosial distancing.

“Saya melihat, Pemkot ingin mengulur-ulur pemberian bantuan ke masyarakat non-PKH dan pelaku UMKM dengan harapan COVID-19 cepat reda dan tidak perlu lagi memberikan bantuan, padahal ribuan KK sudah satu bulan lebih  jadi masyarakat miskin,” kata Siswadi. (001)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *