SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Komisi I DPRD Samarinda meminta Pemkot untuk mengevaluasi anggaran sewa kendaraan dinas Wali Kota Andi Harun yang nilainya disebut mencapai Rp160 juta sebulan dievaluasi karena nominalnya terlampau tinggi.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra menilai sistem sewa ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan sistem sewa, pemerintah daerah tidak lagi terbebani oleh urusan teknis kendaraan seperti biaya pemeliharaan yang dikeluarkan.

“Kemudian ketika mobil tersebut sudah tidak layak pakai, dari penyewa bisa mengembalikan dan meminta unit yang baru,” kata Samri, ditemui di kantornya, Jalan Basuki Rahmat, Kamis 9 April 2026.

Selain itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menerangkan, apabila kendaraan telah berusia lima tahun ke atas, memang banyak kendala operasional yang ditimbulkan.

Oleh karena itu, melalui kontrak sewa ini maka unit yang tidak layak bisa langsung ditukar dengan yang baru, sehingga anggaran yang dikeluarkan lebih efisien.

“Kalau dipikir semua harus serba jadi aset, mobil di Samarinda juga sudah lumayan banyak. Kalau punya sendiri dan jadi aset, tentu ini akan jadi beban tambahan,” ujar Samri.

Meski demikian, menurutnya besaran biaya sewa ini dinilai tidak wajar oleh publik. Karena itu, terkait alokasi anggaran yang ada, Pemkot Samarinda mesti melakukan peninjauan ulang.

“Kalau harga yang sekarang ini menurut saya terlalu tinggi. Kita perlu evaluasi supaya tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” ujarnya.

“Terus terang kita tidak tahu antara beli dan sewa itu, karena di DPRD itu tidak sampai di sana. Selama ini kalau kita membahas anggaran Pemkot itu mengajukan anggaran secara gelondongan, jadi peruntukannya untuk biaya sewa ataupun biaya pemeliharaan?” demikian Samri Shaputra.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi

Tag: Andi HarunDPRD SamarindaMobil Dinas