NUNUKAN.NAGA.ASIA – Juru bicara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan Hendrawan memberikan sejumlah rekomendasi terhadap kinerja pemerintah daerah, dalam hal pengelolaan keuangan dan sektor-sektor pembangunan yang perlu mendapat perhatian serius.
Rekomendasi itu disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda tanggapan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Nunukan tahun 2020, Selasa (04/05/2021)
Hendrawan menyebutkan, rekomendasi yang disampaikan berdasarkan hasil monitoring Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD untuk pengawasan LKPJ Bupati tahun 2020.
Dalam rekomendasi tersebut, DPRD memberikan perhatian terhadap 9 sektor pembangunan.
Sektor yang menjadi perhatian serius adalah pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan Plpenataan ruang, sosial, kesejahteraan rakyat, ekonomi daerah, pertanian dalam arti luas, pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pelayanan publik, pelayanan kebersihan dan pemadam kebakaran.
“Setelah mencermati dokumen LKPj Bupati dan melakukan pembahasan internal, maka perlu kiranya tim Pansus memberikan catatan rekomendasi atas pelaksanaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan,” ucapnya.
Hendrawan menerangkan, sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dan mitra kerja pemerintah, DPRD perlu bersikap kritis konstruktif dengan senantiasa menjunjung tinggi objektivitas terhadap pembangunan yang sedang atau yang telah dilakukan.
Hal ini berguna untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan harapan, tujuan mensejahterakan masyarakat dapat terwujud.
“DPRD Nunukan memberikan apresiasi atas kinerja yang sudah ditunjukkan dalam membangun Kabupaten Nunukan selama 5 tahun, tentu banyak tantangan dan rintangan,” bebernya.
Salah sektor yang mendapat perhatian serius adalah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. DPRD Nunukan meminta agar perencanaan dan pelaksanaan berkesinambungan dan tuntas, sehingga tidak dijumpai pembangunan yang terbengkalai.
Tidak tuntasnya perencanaan dan pelaksanan dapat dilihat dari pembangunan kantor Camat Krayan Barat, Kantor Camat Krayan Timur, Kantor Camat Krayan Tengah, hingga saat ini tidak dapat difungsikan karena banyak kekurangan termasuk meubelair.
“Pembangunan septik tank komunal dan individual tidak dilengkapi jamban ataupun kloset. Tentu menjadi masalah sehingga tidak dapat difungsikan oleh masyarakat,” terangnya.
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa bersama Wakil DPRD Nunukan Muhammad Saleh dan Burhanuddin dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan Serfianus serta sejumlah perwakilan Forkopimda dan Organisasi perangkat Daerah.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Rachmat Rolau
Tag: DPRD NunukanKaltaraNunukan