aa

Wakil Ketua Komisi III Suhud Harianto saat membacakan dokumen terkait pandangan fraksi-fraksi terkait pemberian pemberian THR dan Gaji ke 13. (Foto : Ismail/Niaga Asia)

BONTANG.NIAGA.ASIA – DPRD dan Pemkot Bontang laksanakan rapat kerja terkait Raperda terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) serta pemberian tunjangan Ketiga Belas kepada pejabat negara, anggota DPRD dan PNS, yang bersumber dari APBD, Senin (13/5/2019) malam.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Bontang Nursalam itu, dihadiri langsung Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Wakil DPRD Bontang Faisal serta seluruh anggota DPRD dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Bontang.

Dari pemaparan fraksi-fraksi DPRD Bontang seluruhnya, menyetujui atas Raperda terkait rancangan pemberian tunjangan hari Raya dan tunjangan ke-13 yang bersumber dari APBD Kota Bontang.

Akan tetapi, ada perlunya penyesuaian THR bagi pegawai non-PNS. Hal ini dikemukakan anggota komisi II dari fraksi Nasional Demokrasi (Demokrat) Bakhtiar Wakkang. Menurutnya, perlu adanya penyesuaian mengingat APBD kota Bontang yang mulai mengalami peningkatan.

“Saya rasa perlu adanya penyesuaian di kawan-kawan non-PNS, agar tidak ada perbedaan diantara pegawai,” katanya.

Hal senada pun diutarakan Wakil Ketua Komisi III, Suhud Harianto. Ia menilai permasalahan yang timbul akibat terbitnya PP Nomor 35/2019 dan PP Nomor 36/2019 bagi PNS daerah dan pejabat daerah, adalah kemungkinan tidak dapat menerima gaji ke-13 tahun 2019 tepat waktu. Penyebabnya, pemerintah pusat belum menetapkan peraturan pemerintah tersebut.

Selain itu, peratuan pemerintah tersebut merupakan dasar hukum pemberian gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya bagi PNS dalam peraturan pemerintah tersebut menyebutkan, adanya ketentuan mengenai diharusnya peraturan mengenai teknis pemberian gaji ke tiga belas dan THR yang bersumber dari APBD Kota Bontang dengan peraturan daerah yakni pasal 10 dari PP No 35/2019.

“Dalam pembuatan Perda memerlukan waktu minimal 20 hari sesuai amanat Permendagri nomor 8 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Pemerintah harusnya segera merubah peraturan pasal pada PP nomor 35 dan 36 tahun 2019 tersebut, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari,” ujar Suhud. (005)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *