Kades Tabur lestari Andi Asri
Foto: Kades Tabur Lestari, Andi Asri

NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Kepala Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan Andi Asri mengeluhkan delapan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, kehutanan, dan pertambangan disekitar desanya belum memenuhi kewajiban bina lingkungan (corporate sosial responsibility).

“Ini tahun ke 2 saya dipercaya rakyat sebagai kades, selama itu juga tidak pernah ada bantuan CSR dari perusahaan ke desa kami,” ungkap Andi Asri, Rabu (07/02). Di  Desa Tabur Lestari dihuni delapan perusahaan besar yang bergerak pada sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Perusahaan itu semuanya masuk dalam wilayah adminitrasi Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kebupaten Nunukan.

Kedelapan perusahaan itu adalah PT NJL (Nunukan Jaya Lestari), PT Pohon Mas (Pomas), PT KHL (Karangjoang Hijau Lestari), PT Duta Tambang Rekayasa (GTR). PT PMJ, Adindo, PT TML, PT Anjas.  “Tidak ada CSR mereka mengalir ke masyarakat desa,” tegas Andi lagi. Padahal, sesuai UU CSR, perusahaan wajib memberikan bantuan CSR.

Menurut Andi, tuntutan mendapatkan CSR pernah disampaikan melalui bupati Nunukan. Bupati menanggapi dengan menerbitkan memo tertulis kepada pemerintah desa untuk meminta bantuan ke perusahaan, namun memo bupati tidak dipenuhi pihak perusahaan. “Memo bupati tersebut tidak dihiraukan perusahaan,” bebernya.

Dalam prakteknya, kata Andi lagi, CSR perusahaan malahan mengalir ke desa lain, jauh dari lokasi perusahaan beroperasi. Misalnya PT NJL membangun gedung sekolah di Desa Sri Nanti, PT DTR memberikan CSR ke SMKN di desa lainnya.

Bantuan CSR yang disalurkan perusahaan ke luar dari desa dimana perusahaan itu beroperasi pernah diprotes  warga Desa Tabur Lestari dengan cara mendatangi perusahaan, namun pihak perusahaan mengatakan dana CSR sudah disetorkan ke Pemerintah Kabupaten Nunukan.

“Ini juga aneh saja, CSR desa kami kenapa disetorkan ke Pemkab Nunukan, saya tidak paham bagaimana tim SCR Pemkab mengatur penyalurannya,” kesalnya.

Andi juga mempertanyakan dana CSR PT NJL  berupa bantuan bibit ikan lele disalurkan ke pekerjanya sendiri. Bantuan bibit lele itu diklaim NJL Rp2 miliar. “PT NJL mengklaim sudah membayar CSR, tapi apakah dibenarkan program CSR diarahkan dilingkungan pabrik dan yang menikmati itu hanya perusahan bersama karyawannya,” bebernya.

Kades Tabur Lestari ini  berharap, Pemkab dan DPRD Nunukan benar-benar mengawasi tiap program CSR, serta meminta perusahaan  berkoordinasi dengan pemerintahan desa dimana perusahaan itu berada. Kemudian memastikan perusahaan mengutamakan CSR-nya ke desa setempat. “Tolong perhatikan desa kami, jangan mengambil hasil bumi di Tabur Lestari, tapi  membangunnya dilain tempat,” tutupnya. (002)

Tag:

Berita Terkait