SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara (Kukar) 2021-2024 di Pilkada 2020, Edi Damansyah – Rendi Solihin dalam closing statemennya di Debat Publik, Minggu (29/11/2020) menyatakan, apabila terpilih, pembangunan Kukar dikolaborasikan dengan rakyat.
“Pembangunan Kukar membutuhkan dukungan rakyat, maka pembangunan kedepan dikolaborasikan dengan rakyat,” kata Edi.
“Kerja kerja ke depan, akan melibatkan seluruh stake holder di Kukar,” sambung Rendi, juga dalam closing statemennya.
Dalam debat yang domoderatori Lusiana Dian dari Inews TV dan panelis yang terdiri dari lima orang dari akademisi dan praktisi komunikasi publik, masing-masing Zamroni, Hairul Anwar, Sitti Sahar Inayah, Faroq Zamzani, dan Suwandari Paramita.
Rendi Solihin yang latar belakangnya pengusaha, menjawab panelis juga menyatakan akan meninggalkan perusahaannya apabila terpilih, dan full bekerja untuk pemerintah dan rakyat Kukar, serta tidak akan melibatkan perusahaannya mengerjakan proyek pemerintah.
“Saya sudah minta izin kepada orangtua saya dan istri saya apabila terpilih tidak lagi menjalankan perusahaan, dan mewakafkan diri saya untuk rakyat,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan Dr. Suwandari Paramita, Edi Damansyah menyatakan, ada 500 warga Kukar saat ini menjalani isolasi karena terpapar COVID-19, oleh karena itu berapa pun anggaran diperlukan akan disediakan.
“Dalam penanganan Covid, prioritas melindungi masyarakat dari terpapar virus Corona dan menambah tenaga medis dari relawan,” kata Edi.
Menjawab Faroq Zamzani, diterangkan Edi, keterbukaan informasi publik sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan, pekerjaannya apabila terpilih akan dilakukan penguatan sumber daya manusia dan sistem dengan pelatihan-pelatihan bagi pejabat pengelola informasi daerah (PPID).
“Kita akan lakukan dulu evaluasi, setelah itu baru ditetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan, tapi yang jelas ini SDM-nya yang harus didahulukan,” kata Edi.
Sedangkan menjawab Sitti tentang kesenjangan gender, Edi membenarkan masih ada kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan. Untuk mengatasi itu akan diperluaskan sosialisasi, termasuk kesetaraan gender di lingkungan Pemkab Kukar.
“Kami akan buat SOP agar peran perempuan meningkat, membuat sistem agar berjalan kesetaraan,” kata bupati Kukar yang sedang cuti ini.
KDRT di Kukar, lanjut Edi, juga akan diperhatikan, Pemkab Kukar membangun kesadaran tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dengan membangun nilai-nilai spritual melalui tokoh-tokoh agama.
Panelis Zamroni mempertanyakan tentang pembagunan kesejahteraan 1.600 guru honorer.
Edi menjawab dengan menjelaskan, ada 2 klasifikasi guru honorer, yaitu guru honorer daerah dan guru honorer sekolah. Pemkab Kukar juga menyatakan sudah mengusulkan ke pemerintah pusat agar guru honorer menjadi PNS.
“Guru honorer akan diikutkan dalam program asuransi, termasuk BPJS-Ketenagakerjaan,” kata Edi. (001)
Tag: Pilkada Kukar