SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Ketua Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), H Hadi Mulyadi, SI, M.Si optimis ekonomi syariah tumbuh besar di Kaltim karena pondasinya sudah ada, yakni umat Islam adalah bagian terbesar dari penduduk Kaltim.
“Untuk membesarkan ekonomi syariah, tinggal kita umat ini saling bekerjasama. Bekerjasama bagian yang paling utama dalam membangun, termasuk membangun ekonomi syariah,” kata Hadi Mulyadi yang juga wakil gubernur Kaltim usai dilantik sebagai Ketua Pengurus Wilayah MES Kaltim Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah(MES) Indonesia, Wimboh Santoso, SE, M.Sc, Ph.D. Untuk kota Balikpapan Wimboh Santoso melantik H Rahmad Mas’ud, SE yang juga wakil wali kota Balikpapan sebagai Ketua Pengurus Daerah MES Kota Balikpapan, di Samarinda, Kamis (31/1).
Menurut Hadi, infrastruktur untuk membangun masyarakat ekonomi syariah sudah ada, misalnya perbankan syariah, yang ahli tentang ekonomi syariah juga sudah banyak di Kaltim. Lahan untuk tumbuhnya ekonomi syariah juga sangat luas, ada masjid, pasar-pasar, langgar, dan pesantren-pesantren. “Tinggal membangun kerja sama, membangun sinergi,” ujarnya.
Sementara itu H Rahmad Mas’ud, Ketua Pengurus Daerah MES Kota Balikpapan sekaligus menjabat Wakil Walikota Balikpapan menyatakan ingin menjadikan Balikpapan terdepan dalam pengembangan ekonomi syariah. “Kita sudah siap dan potensinya sudah kita identifikasi,” kata Rahmad saat menyampaikan sambutan usai dilantik. Pada tahapan awal akan dilakukan kegiatan sosialisasi ekonomi syariah, adivisory, serta advokasi ekonomi syariah.
Pogram MES di Balikpapan yang paling terdepan adalah mencapai Balikpapan Go Halal yang juga misi dari Pemkot Balikpapan. Targetnya menjadi Balikpapan Kota Terkemuka, Layak Huni menuju Madinatul Iman. Program Balikpapan Go Halal diarahkan pada lima kegiatan: Pertama; peningkatan litrasi ekonimi dan keuangan syariah. Kedua; peningkatan Regional Halal Venneu Chain dengan sertifikasi UMKM dan industri kreatif syariah, pembentukan Balikpapan Academy Halal, serta penetapan destinasi wisata halal.
Ketiga; pendalaman pasar keuangan syariah dengan memanfaatkan lembaga keuangan syariah, termasuk instrumen SUKUK (Surat Berharga Berbasis Syariah) Daerah untuk pembangunan infrastruktur di Balikpapan. Keempat; optimalisasi pendayagunaan dana zakat dan potensi wakaf, termasuk adanya bank wakaf mikro untuk pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan. Kelima; peningkatan kemandirian ekonomi pondok pesantren dengan unit bisnis yang profesional, berin tegritas dan modern.
Potensi syariah Balikpapan
Rahmad yang sebelum menjadi wakil walikota Balikpapan adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang transporter minyak ini menguraikan, Balikpapan memiliki banyak potensi syariah, yakni penduduknya 89% adalah muslim, market share perbankan syariah di Balikpapan pada akhir tahun 2018 mencapai 9,61%, atau ditas rata-rata nasional yang hanya 5,9%. “Di Balikpapan ada 10 perbankan syariah dan 1 BPR Syariah,” ujarnya.
Di Balikpapan juga terdapat 54 BMT (Baitul Maal wa Tamwil) dan 50% BMT itu aktif, pasar modal syariah dan industri keuangan non bank syariah dengan berbagai produk syariah, seperti pengadaian syariah, asuransi, serta lembaga pembiayaan syariah. Bazanas dan 10 Laznas dengan zakat terkumpul di tahun 2018 sebanyak Rp40 miliar, atau setara 6,5% dari PAD Balikpapan. “Potensi lainnya adalah 21 pondok pesantren dan 437 masjid,” ujar Rahmad.
Tidak itu saja, Balikpapan juga ditopang organisasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), 4 perguruan tinggi yang mempunyai mata kuliah ekonomi dan keuangan syariah, 1 SMK dengan prodi perbankan syariah. “Bekerjasam dengan Perwakilan BI Balikpapan juga akan diterbitkan buku ekonomi Islam untuk SMA/SMK dalam waktu dekat,” kata Rahmad. (001)