aa
Empat rumah warga RT 09 Kelurahan Jawa amblas bersamaan terjadinya longsor di ruas jalan Sangasanga-Muara Jawa, Kamis (29/11/) sekira pukul 14.00 Wita.

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Longsor yang terjadi di RT 09 Kelurahan Jawa, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (29/11/2018) pukul 14.00 Wita tidak hanya membuat jalan Provinsi Kaltim yang menghubungkan Sangasanga-Muara Jawa terputus, tapi empat rumah warga juga terbawa longsor, sedangkan korban jiwa belum diketahui dan dalam penyelidikan Polsek Sangasanga.

Dalam laporan sementara saksi, Kabib Tohari  dan Mijan, keduanya warga RT 09, Kelurahan Jawa kepada Polisi dari Polsek Sangasanga, ada 4 rumah ikut terbawa longsor adalah milik Mulyadi,  Alian Indra Jaya,  Nardi, dan  Ahmad. “Akibat jalan putus, kini kendaraan dari arah Muara Jawa yang hendak ke Sangasanga, maupun sebaliknya terhenti,” kata Tohari.

Jalan Sangasanga-Muara Jawa Putus Akibat Aktivitas Tambang PT ABN

Warga  menduga terjadinya longsor yang memutuskan jalan dan membuat 4 rumah warga ikut amblas karena adanya aktivitas penambangan batubara oleh PT Adimitra Baratama Nusantara yang terlalu dekat ke badan jalan. “Penggerusan tanah di bawah badan jalan dan pemukiman mengkibatkan terja di longsor,” ujarnya.

aa
Sisi jalan dan permukiman yang amblas.

Sementara itu Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, Pradarma Rupang juga meyakini terjadinyang longsor akibat penambangan batubara terlalu dekat dengan badan jalan dan permukiman penduduk. “Secara teknis memang begitu, karena tidak ada hujan lebat, terjadi longsor,” katanya.

Menurutnya, tidak adanya aturan yang jelas berapa jarak dari jalan umum dan permukiman melakukan aktivitas penambangan batubara menjadikan beberapa titik ruas jalan umum rawan longsor di Kecamatan Sangasanga. “Jalan longsor akibat adanya penambangan batubara  di Keluarahan Jawa bukan yang pertama dan bisa jadi bukan yang terakhir,” ujarnya. (001)

16 komentar pada “Empat Rumah Warga Ikut Amblas Bersamaan Putusnya Jalan Sangasanga-Muara Jawa

  1. PENANGGULANGAN BENCANA LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN
    DENGAN AKSI MITIGASI (MAN-MADE DISASTER)

    Oleh: Dr. Abdul Haris Fakhmi
    (Peneliti Lingkungan dan Pertambangan)

    BENCANA LINGKUNGAN AKIBAT GALIAN TAK BERATURAN
    Musibah lingkungan yang merugikan masyarakat kembali terjadi di Desa Angsana Kecamatan Tanah Bumbu. Sejumlah rumah warga mengalami kerusakan karena aktivitas penambangan dan penggalian batubara terlalu dekat. Jarak 20 meter antara galian tambang dengan rumah warga, tentu saja sangat membahayakan. Dikabarkan kegiatan pertambangan seakan mengepung pemukiman warga sehingga rumah rusak, tanah dan jalan mengalami longsor, hidup terasa tidak aman dan nyaman lagi. Kejadian ini disebut bencana yang disebabkan ulah manusia (man-made disaster) termasuk kategori pemulihan pasca bencana.
    Jika kegiatan tersebut tidak mengantongi ijin resmi, akan dianggap wajar karena pelaku memang tidak memahami prinsip tambang yang aman. Tetapi jika kegiatan tambang tersebut memiliki ijin usaha resmi, tentu menjadi pertanyaan bagaimana sistem pengawasan terutama dari pihak terkait.
    Seharusnya kejadian ini dapat dihindari, karena kegiatan pertambangan memiliki kaidah penerapan/rekayasa tambang yang baik dan benar (good mining practice) dan mengutamakan prioritas keamanan (mining safety). Hal ini menjadi tanggung jawab para insinyur pertambangan yang dipekerjakan oleh perusaahan. Mereka telah dibekali kemampuan teknik rekayasa setiap tahapan tambang. Uji kemampuan kompetensi ahli tambang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk pengawas operasioal pertama (POP), madya (POM) dan utama (POU). Peserta yang lolos uji kompetensi direkomendasikan sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT). Pihak pemerintah juga mengangkat para pengawas Inspektur Tambang yang ditugaskan mengawasi kinerja kepala teknik tambang.
    Sesuai kelengkapan pengawasan tersebut seharusnya tidak terjadi musibah akibat tambang, karena mampu diantisipasi sejak awal.

    MANAJEMEN KONFLIK LANGKAH ANTISIPATIF
    Dalam hal penyelesaian konflik akibat pertambangan dapat dilakukan dengan pendekatan manajemen konflik. Keterlibatan komunitas masyarakat cukup efektif memberikan paksaan dan tekanan pada perusahaan dan pengambil kebijakan. Pendekatan administrasi perlu dilakukan pengambil keputusan yang berwenang menghentikan sementara sumber konflik. Pendekatan politik juga perlu dilakukan para politisi lokal yang membawa aspirasi masyarakat di wilayah pemilihnya. Menurut level permasalahannya, konflik pertambangan yang terjadi di Kalimantan Selatan bersifat vertical dan horizontal karena melibatkan pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah pusat dan daerah. Seperti demonstrasi penolakan tambang di wilayah Hulu Sungai Tengah oleh elemen masyarakat walaupun ijin usaha pertambangan sudah dikeluarkan pemerintah. Menurut Fisher (2001) konflik ini kategori terbuka karena menjadi konsumsi masyarakat dan melibatkan banyak pemerhati masyarakat dan lingkungan.
    Pemerintah telah mengantisipasi kekuatiran terhadap masalah kerentanan tanah, zona rawan longsor dan keretakan rumah tinggal sekitar galian tambang. Masalah dan resiko yang kerap terjadi di area pertambangan sudah diantisipasi berulang kali dalam bentuk manajemen konflik. Sejak tahun 2011 pemerintah dalam hal ini kementerian ESDM dan kementerian Lingkungan Hidup secara bersama-sama menginisiasi terbitnya Peraturan Menteri LH Nomor 4/2012 yang mengatur Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara.
    Sebagai salah satu tim pembahas permen LH tersebut, penulis mengetahui bahwa gagasan penyusunan pedoman ini muncul karena belum ada peraturan yang tegas mengatur jarak aman dan pentingnya menjaga kestabilan gerakan tanah sekitar galian tambang. Permen LH Nomor 4/2012 Pasal 4 menyebutkan indikator ramah lingkungan yang dimaksud adalah komponen lahan dan air. Pada setiap tahapan tambang terbuka batubara yang meliputi penambangan, reklamasi dan pasca tambang (Pasal 3).

    AKSI MITIGASI “MAN-MADE DISASTER” DI AREA PERTAMBANGAN
    Kerusakan rumah warga hingga tidak aman ditempati karena gerakan tanah akibat aktivitas pertambangan oleh manusia dapat dikategorikan bencana yang diciptakan dan bentuk kecerobohan. Apalagi bila memasuki musim hujan, akan menambah instabilitas permukaan tanah. Hal ini sangat membahayakan. Sebagai aksi konkrit perlu diambil langkah penghentian kegiatan sementara sebagai sumber penyebab dampak. Segera relokasi warga ke rumah tinggal sementara yang aman, identifikasi kerusakan yang ditimbulkan, menghitung nilai kerugian, proses penggantian ke masyarakat, membentuk forum konsultasi stakeholders agar kejadian merugikan tidak terulang lagi.
    Upaya selanjutnya bila diperlukan membangun sarana penahan longsor, pemantauan penggunaan teknologi, dan pengawasan pasca tambang serta pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang.
    Penanggulangan mitigasi man-made disaster dapat dilakukan secara structural dan non structural. Mitigasi structural adalah upaya meminimalkan bencana yang lebih besar berdampak pada manusia dan ekositem lainnya. Dengan melakukan rekayasa teknik dapat berupa pembuatan prasarana fisik penahan longsor, membuat kanal khusus pengendali banjir, atau pekerjaan lainnya yang mampu menahan kuat tekan longsoran. Dalam kasus ini jangan berhenti hanya tahap operasi penanggulangan saja tetapi juga konsisten sampai pasca operasi dan pengembalian areal kepada pemerintah yang akhirnya dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Mitigasi secara non struktural dilakukan dengan membuat aturan atau pedoman teknis dan pelaksanaan melalui peraturan daerah tentang lingkungan pertambangan, rencana detil tata ruang khusus kawasan pertambangan perda pembinaan dan pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Agar menjadi kewajiban dan perhatian bersama, sebagai instrumen pengawasan bagi seluruh stakeholders khususnya yang berada di kawasan pertambangan yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *