Erick Thohir Pecat Sejumlah Direktur Garuda Terkait Dugaan Penyelundupan

aa
Menkeu Sri Mulyani Indrawati didampingi Menteri BUMN dan Dirjen Bea dan Cukai menyaksikan moge yang diselundupkan oleh pejabat Garuda Indonesia, dalam keterangan pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (5/12) sore. (Foto: Facebook Sri Mulyani)

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Setelah mencopot I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara dari jabatan direktur utama PT Garuda Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberhentikan sementara sejumlah direktur terkait kasus dugaan penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Airbus A330-900 Neo.

Komisaris Utama PT Garuda Indonesia, Sahala Lumban Gaol, menyampaikan kabar tersebut usai bertemu dengan Erick, pada Sabtu (07/12).

“Menyepakati hal sebagai berikut, pertama akan memberhentikan sementara waktu semua anggota direksi yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus dugaan penyelundupan Harley dan Brompton dalam penerbangan seri flight GA 9721 tipe Airbus A330-900 Neo yang datang dari pabrik Airbus di Prancis pada tanggal 17 November 2019 di Soekarno Hatta, Cengkareng sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Sahala kepada para wartawan di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Sabtu (07/12).

Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh Erick serta anggota Dewan Komisaris yang hadir, yang mencakup Sahala Lumban Gaol, Chairal Tanjung selaku komisaris, serta tiga komisaris independen, yakni Insmerda Lebang, Herbert Timbo P Siahaan, dan Eddy Purwanto Poo.

Adapun jajaran direksi yang hadir pada pemaparan pemberhentian tersebut yaitu Plt (pelaksana tugas) Direktur Utama Garuda yang juga menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Fuad Rizal, dan Direktur Niaga, Pikri Ilham Kurniansyah.

aa
Ari Ashkara mengumumkan pakaian seragam awak kabin Garuda Indonesia, pada Oktober lalu.(Hak atas foto AFP/Getty Images Image caption)

Siapa saja direktur Garuda Indonesia yang diberhentikan sementara?

Sahala Lumban Gaol tidak menyebutkan siapa saja direksi yang disebut terlibat selain I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara. Namun, menurutnya, Dewan Komisaris akan menunjuk pelaksana tugas dalam waktu dekat untuk mengisi kekosongan jabatan sejumlah direktur tersebut.

“Saya belum bisa mengatakan [siapa saja direksi yang terlibat], tadi sudah disebutkan yang terlibat langsung maupun tidak langsung disampaikan di keputusan Dewan Komisaris akan diberhentikan sementara. Untuk penunjukannya Plt sesegera mungkin,” kata Sahala, Sabtu (07/12).

Pada Jumat (06/12), Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik, Arya Sinulingga, mengatakan ada empat direktur Garuda Indonesia yang ada di pesawat berisikan Harley tersebut namun tidak mengantongi izin dinas dari kementerian.

“Keempat direktur ini, kalau menurut Komite Audit yang ditandatangani Sahala dan kawan-kawan, keempatnya tidak mendapat izin dinas Kementerian BUMN,” ujar Arya kepada para wartawan di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.

Berdasarkan manifes penumpang dalam penerbangan pengantaran pesawat Airbus terbaru Garuda Indonesia dari Toulouse, Prancis, ke Jakarta, pada 17 November lalu yang dilaporkan berbegai media, terdapat empat nama direktur.

Mereka adalah I Gusti Ngurah Askhara (Direktur Utama Garuda), Iwan Joeniarto (Direktur Teknik dan Layanan Garuda), Mohammad Iqbal (Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha), dan Heri Akhyar (Direktur Capital Human).

aa
Petugas Bea Cukai menyiapkan barang bukti pada konferensi pers terkait dugaan penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia, Kamis (5/12). (Hak atas foto Antara/Hafidz Mubarak A Image caption)

Mengapa Diberhentikan sementara

Menurut Sahala Lumban Gaol, pemberhentian para direktur berstatus sementara sampai berlangsung Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Dalam RUPSLB, Dewan Komisaris beserta pemegang saham, termasuk Kementerian BUMN yang dipimpin Erick sebagai pemegang saham terbesar akan menetapkan pemberhentian permanen terhadap direksi yang terlibat penyelundupan, dan juga menunjuk pejabat permanen yang akan menggantikannya.

“Di perusahaan Tbk ada dua cara pemberhentian direksi, yaitu sementara oleh Dewan Komisaris, dan permanen dalam RUPSLB,” terang Sahala.

Sebagai perusahaan terbuka, diperlukan waktu 45 hari untuk mengadakan RUPSLB setelah Dewan Komisaris menyampaikan surat permohonan pelaksanaan RUPSLB ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Jadi yang dilakukan sekarang pemberhentian sementara. Keputusan permanennya pada saat RUPSLB yang akan dilaksanakan 45 sejak kami menyampaikan surat permintaan ke OJK,” terang Sahala.

Sahala mengatakan penyampaian surat permintaan ke OJK akan dilakukan pada Senin (09/12).

“Pengajuan surat ke OJK Senin (9/12). Terhitung 45 hari setelah itu,” tutur Sahala.

Ari Askhara sendiri sudah ditetapkan bahwa ia diberhentikan dari jabatan Dirut Garuda pada 5 Desember 2019. Saat itu, Dewan Komisaris langsung menunjuk pejabat definitif atau pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan jabatan.Jabatan Plt Dirut tersebut diisi oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia, Fuad Rizal.

Skandal Garuda Indonesia

Agustus 2019

Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar ditahan KPK terkait dugaan pencucian uang dan suap terkait pengadaan suku cadang pesawat.

April 2019

Dua komisaris PT Garuda Indonesia menolak menandatangani laporan keuangan perusahaan yang mengindikasikan perusahaan mencetak laba karena menduga ada rekayasa. Audit beberapa otoritas keuangan negara berujung sanksi dan denda bagi PT Garuda Indonesia.

November 2019

Akuisisi PT Garuda Indonesia, melalui anak usaha Citilink, terhadap Sriwijaya Air pada November 2018 berujung kisruh dan menyebabkan kedua maskapai memutuskan ‘berpisah’.

November 2019

Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Utama Garuda

‘Titik terendah kepemimpinan BUMN’

Dugaan penyelundupan komponen motor dan sepeda di dalam pesawat dinilai pengamat penerbangan sebagai titik terendah kepemimpinan sebuah BUMN. “Dari sisi kepemimpinan sebuah BUMN, ya ini titik terendah,” kata Gerry Soejatman.

“Tapi dari sisi good corporate governance, titik terendahnya waktu laporan keuangan. Are you kidding?” tambahnya, merujuk dugaan rekayasa laporan finansial Garuda Indonesia pada 2018 lalu.

Kala itu, Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan Garuda diduga merekayasa laporan keuangan, yang menunjukkan perusahaan membukukan laba. Temuan ini membuat Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan maskapai tersebut memperbaiki laporannya.

Setelah perbaikan, laporan menunjukkan Garuda sebenarnya mencatat rugi US$175 juta atau setara Rp2,45 triliun. Padahal, dalam laporan sebelumnya, perusahaan itu mengklaim mencetak laba bersih US$5 juta atau Rp699,9 miliar.

Dua peristiwa ini, kata Gerry, membuat dirinya sepakat dengan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, yang mencopot Ari Askhara.

“Kepemimpinan adalah topik kunci. Kalau karyawannya mau maskapainya maju dan bersih, tapi leadership-nya mau bawa Harley tanpa di-declare, berarti itu menunjukkan maskapai ini disfungsional. Saya setuju dengan pak menteri, [Ari Askhara] harus diganti,” cetus Gerry.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, menyatakan pencopotan Ari Askhara akan dijadikan momentum agar Garuda Indonesia dapat menjadi lebih baik.

“Setiap kejadian kita jadikan momentum. Dengan ini, kita bisa cari direksi Garuda yang bagus sehingga bisa menangani Garuda dengan baik. Kita pilih orang yang terbaik, baik di tataran direksi maupun di tataran komisarisnya. Kalau sudah benar orangnya, 60-70% urusan korporat selesai,” ujar Arya.

aa
Warga melintasi karangan bunga ucapan terima kasih hingga dukungan kepada Menteri BUMN di halaman Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (06/12). (Hak atas foto Antara/NOVA WAHYUDI Image caption)

Karangan bunga terima kasih dan dukungan tersebut dikirim ke kantor Kementerian BUMN menyusul pemecatan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Ashkara oleh Menteri BUMN.

Negara rugi Rp1,5 miliar

Belasan paket suku cadang motor Harley Davidson dan dua sepeda lipat Brompton ditemukan di dalam penerba        ngan pengantaran pesawat Airbus terbaru Garuda Indonesia dari Toulouse, Prancis, ke Jakarta, pada 17 November lalu.

Dugaan penyelundupan ini, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ditaksir merugikan negara hingga Rp1,5 miliar. Kementerian Perhubungan akan menjatuhkan denda kepada Garuda Indonesia karena memasukan kargo ke pesawat tanpa dicatat dalam penerbangan pengiriman pesawat Airbus A330-900 Neo.

“Kita layangkan suatu surat yang mendenda Garuda karena membawa barang tanpa memasukkan dalam daftar (kargo tercatat),” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jumat (06/12).  Menhub menjelaskan berdasarkan peraturan standar izin penerbangan (flight approval/FA), penumpang dan barang wajib dicatat.

“Berkaitan dengan FA, biasanya standar, jumlah penumpang berapa kargonya berapa, banyak sekali kita lakukan random (acak) karena ini ada yang spesial dan melenceng dari suatu kelaziman bahwa dalam FA itu barang-barang itu tidak tercatat,” katanya.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan Ari Askhara bisa terjerat pasal pidana penyelundupan.

Wakil Presiden Sekretaris Perusahaan PT Garuda Indonesia, Ikhsan Rosan, tidak bicara banyak saat ditanya mengenai topik ini.”Kita nggak komen lah, kan pak menteri sudah kasih statement,” ujar Ikhsan.

Adapun Direktur Niaga PT Garuda Indonesia, Pikri Ilham Kurniansyah, berlari menghindari wartawan usai menghadiri rapat bersama Komisi delapan DPR RI pada Kamis (05/12) lalu.

aa
Ketua Umum Serikat Pekerja Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) Zaenal Muttaqin (kedua kiri), Pengurus IKAGI Franz Panjaitan (kiri) dan Josephin Ecclesia, memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat (6/12). (Hak atas foto Antara/RENO ESNIR Image caption)

Awak kabin Garuda Indonesia merasa resah

Dugaan penyelundupan komponen motor dan sepeda lipat di dalam pesawat menjadi puncak dari berbagai kontroversi Garuda Indonesia sejak Ari Askhara memimpin maskapai tersebut.  Ketua Umum Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi) Zaenal Muttaqin mengaku dia dan kolega-koleganya merasa resah selama kepemimpinan Ari Askhara.

“Kami merasa resah dengan kebijakan pak Ari, di antaranya jam kerja. Kami harus melayani penerbangan di atas 18 jam, misalnya antara Jakarta-Haneda-Jakarta atau Denpasar-Melbourne-Denpasar,” kata Zainal.

Akibat masalah ini, Kementerian Perhubungan melayangkan teguran kepada Garuda Indonesia pada September lalu.  Garuda diketahui melakukan empat kali pelanggaran kelebihan jam kerja pramugari/a sepanjang Agustus 2019 pada rute Denpasar-Kualanamu-London, dan sebaliknya.

“Itu tidak pernah dilakukan oleh kepemimpinan Garuda sebelumnya. Ini benar-benar enggak memperhatikan bagaimana orang dalam melakukan kegiatan di pesawat terbang di ketinggian 41.000 feet. Ketika melebihi batasan waktu, error kita (akan berdampak) pada penumpang,” papar Zainal.

Karena awak kabin harus melayani para penumpang tanpa jeda, praktis mereka tak mendapatkan penginapan, uang perjalanan, dan binatu.

Bahkan di pesawat, menurut Zaenal, bujet minuman untuk penumpang dikurangi. Zaenal mengklaim kebijakan efisiensi Ari Askhara membuat awak kabin kerap harus menghadapi keluhan penumpang.

“Penyajian minuman dipotong cost-nya, minuman habis sebelum mendarat. Banyak orang terbang hampir dua jam, itu makanannya cuma kue. Akibatnya kita selalu berselisih dengan penumpang untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan yang menyakitkan kita dan penumpang,” cetus Zaenal.

Pengamat penerbangan Gerry Soejatman dapat memahami keluhan awak kabin maskapai tersebut.  Menurutnya, pemangkasan biaya operasional tidak bisa dilakukan secara brutal.

Cost-cutting di Garuda dibutuhkan, tidak ada yang memungkiri. Tapi cost-cutting tidak bisa dilakukan secara brutal. Kalau awak kabin tidak tidur terbang ke Jepang terus kemudian balik lagi ke Bali, bisa dibayangkan dong kualitas pelayanannya?” kata Gerry.

Ari Askhara dan Ikhsan Rosan tidak menjawab pesan dan panggilan telepon dari BBC News Indonesia.

Sumber: BBC News Indonesia

 

 

Tag: