SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Fraksi Golkar meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD, khususnya yang tidak mampu memberikan kontribusi PAD secara maksimal.

BUMD dibentuk untuk memberikan nilai tambah terhadap pendapatan daerah. Bila dalam beberapa tahun tidak menunjukkan performa yang baik, maka pemerintah perlu mempertimbangkan penataan ulang BUMD tersebut.

Juru Bicara (Jubir) Fraksi Golkar, Shemmy Permata Sari menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna ke-19 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (17/6/2025).

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi wakilnya Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana, serta dihadiri 39 anggota dewan lainnya. Sementara itu, Gubernur Rudy Mas’ud juga hadir mewakili Pemerintah Provinsi Kaltim.

Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menilai bahwa kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim masih jauh dari harapan.

“Kita mengharapkan BUMD strategis mampu menyumbang pendapatan signifikan bagi kas daerah. Namun dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim tahun 2024, kinerja keuangannya jauh dari harapan,” ujar Fraksi Golkar.

Menurut Fraksi Golkar, capaian penerimaan daerah darei BUMD pada tahun 2024 mencerminkan belum optimalnya peran BUMD dalam mengelola potensi bisnis migas daerah secara maksimal.

“Realisasi PAD dari BUMD  masih jauh dari harapan. Kami minta penjelasannya soal ini,” terangnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: BUMD