BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA — Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya memperkuat budaya kinerja aparatur pemerintah melalui kegiatan Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja dan Asistensi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang digelar di Grand Senyiur Hotel Balikpapan, Rabu 15 Oktober 2025.
Kegiatan ini diikuti seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim yang memperoleh nilai SAKIP di bawah kategori A. Tujuannya untuk memastikan setiap rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE), benar-benar ditindaklanjuti secara tepat oleh masing-masing perangkat daerah.
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim, Nani Nuraini menjelaskan, kegiatan fasilitasi ini merupakan bagian penting dalam siklus peningkatan kualitas kinerja birokrasi daerah.
“Fasilitasi ini kami lakukan agar hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan tahun 2024 dan dilaporkan pada 2025, bisa ditindaklanjuti dengan benar. Jadi, kami ingin memastikan apakah evidence atau bukti yang disampaikan perangkat daerah sudah sesuai dengan rekomendasi evaluator,” jelas Nani diwawancarai wartawan.
Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi ruang pembinaan dan klarifikasi antara evaluator dan perangkat daerah, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap rekomendasi yang diberikan.
“Kadang masalahnya bukan pada kinerja, tapi bisa saja karena salah tafsir atau bukti pendukung yang kurang tepat. Nah, di sini kami bantu fasilitasi, agar semuanya bisa diperbaiki,” ujar Nani.
Diterangkan, pembinaan difokuskan bagi perangkat daerah yang memperoleh nilai di bawah A, seperti kategori BB dan B, agar bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP di tahun mendatang.
“Kalau yang sudah A, mereka dianggap sudah berhasil. Jadi sekarang fokus kita adalah mendorong yang di bawah A agar bisa naik kelas,” tambah Nani.
Lebih lanjut, Nani menegaskan bahwa peran Biro Organisasi tidak hanya sebagai pelaksana evaluasi, tetapi juga sebagai pembina dalam upaya memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Kami ingin menunjukkan bahwa pengawal SAKIP di provinsi ini bukan hanya evaluator, tapi juga pembina. Harapannya, tahun depan kualitas laporan kinerja seluruh perangkat daerah bisa lebih baik, dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik,” demikian Nani.
Penulis: Heri | Editor: Saud Rosadi
Tag: ASNBalikpapanPemerintahanPemprov Kaltim