TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan penyelesaian (finishing) wahana waterboom di Pulau Kumala Tenggarong bisa dilakukan di tahun 2026. Namun hingga kini, proyek itu masih menunggu kepastian DPA sebelum masuk tahap lelang.

Plt Kepala Dispar Kabupaten Kukar, Awang Agus Dharmawan, mengatakan pihaknya belum dapat memulai pekerjaan fisik karena proses administrasi belum rampung.

“Kalau April 2026 ini DPA sudah kami terima, selanjutnya bisa langsung diproses tendernya melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah,” ujarnya kepada media Niaga.Asia, Sabtu malam (28/3/2026).

Dijelaskannya, fokus pekerjaan tahun 2026 ini bukan pembangunan dari awal, melainkan penyelesaian tahap akhir. Kegiatan yang direncanakan mencakup penataan lanskap kawasan dan pengamanan kolam waterboom.

“Untuk tahun ini rencana kegiatannya finishing landscape dan pengamanan kolamnya,” jelasnya.

Terkait besaran anggaran, Awang belum dapat memastikan nominal yang akan dialokasikan. Pasalnya, nilai tersebut masih menunggu DPA final dan kemungkinan adanya penyesuaian kebijakan efisiensi anggaran.

“Saya belum bisa pastikan soal anggarannya, karena DPAnya belum kami terima, apalagi kita masih menunggu apakah nanti masih melakukan efisiensi anggaran,” terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kukar Rahmat Dermawan membenarkan bahwa saat ini pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk dapat menyelesaikan wahana waterboom di Pulau Kumala pada tahun ini.

Proyek tersebut kata Rahmat, memang masuk dalam rencana perbaikan kawasan wisata Pulau Kumala, meski dirinya tidak mengingat secara pasti besaran anggaran yang disiapkan.

“Intinya ada anggaran, alokasi perbaikan di Pulau Kumala ini di tahun ini akan dilakukan dalam penyelesaian waterboom itu,” katanya.

Rahmat memperkirakan nilai anggaran yang disiapkan berada di kisaran miliaran rupiah. Namun ia menegaskan agar angka tersebut tidak dijadikan acuan pasti karena masih menunggu penetapan resmi dari pemerintah.

Tak hanya itu, ia menilai bahwa penyelesaian pembangunan fisik seperti waterboom ini memang penting untuk mendongkrak daya tarik wisata. Namun, menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, pengembangan sektor pariwisata tidak bisa hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur semata.

“Pemerintah ingin menjadikan pariwisata sebagai alternatif ketika sumber daya alam kita habis. Tapi membangun wisata itu bukan hanya dari sisi pemerintah, melainkan juga dari sisi masyarakat,” tegasnya.

Ia mencontohkan, sejumlah destinasi wisata di Indonesia justru berkembang pesat bukan karena intervensi anggaran pemerintah, melainkan dari inisiatif masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis lokal.

“Nah, ke depan masyarakat harus ikut terlibat, misalnya melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Jadi wisata kita tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur, tapi juga ada opsi-opsi alternatif dari masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, ia juga sempat menyinggung praktik pengelolaan wisata di daerah lain seperti Yogyakarta, yang menurutnya lebih banyak bertumpu pada kreativitas masyarakat desa dalam mengemas potensi alam menjadi daya tarik wisata.

“Mereka hanya jual pemandangan, dikasih sedikit sentuhan sudah jadi wisata. Bahkan investor juga datang. Artinya, membangun wisata ini butuh kolaborasi semua pihak, tidak bisa hanya dilimpahkan ke pemerintah,” bebernya.

Pria berusia 34 tahun ini pun mengingatkan, bahwa tanpa konsep pengelolaan yang benar-benar matang, pembangunan wisata dengan anggaran besar justru berpotensi merugi. Sebab, pasar wisata di Kukar dan wilayah sekitar seperti Samarinda, masih didominasi oleh wisatawan lokal.

“Jumlah penduduk kita terbatas, jadi kita ini belum jadi tujuan wisata besar. Kalau hanya mengandalkan pembangunan dengan anggaran besar, bisa saja nanti malah minus,” paparnya.

Sebagai contoh, ia menyinggung pengelolaan kawasan wisata di Tanah Merah Tanjung Harapan yang sempat mengalami defisit akibat biaya operasional yang tidak sebanding dengan pemasukan.

Menurutnya, pola pengelolaan tersebut pun akhirnya dievaluasi dengan melibatkan warga setempat, sehingga beban anggaran dari pemerintah dapat ditekan.

“Sekarang pengelolaannya melibatkan masyarakat, tidak lagi menggaji pegawai untuk kebersihan karena sebelumnya minus. Ini contoh bahwa pengelolaan itu penting,” ungkapnya.

Ke depannya, penataan kawasan wisata di Kabupaten Kukar, termasuk Pulau Kumala, perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga pengelolaan dan pelibatan masyarakat.

“Supaya wisata kita ini bisa maju, berkembang, dan benar-benar menjadi sumber pendapatan daerah bagi Kukar,” tutupnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan

Tag: Pariwisata