Firnandi: Pengisian Direksi PDAM Kukar Harus Sesuai Perda dan Permendagri

aa
Pipa milik PDAM Tirta Mahakam Kukar bernilai miliaran menumpuk di tempat sewaan di Buki Biru Tenggarong.

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Anggota Komisi III DPRD Kutai Kartenagara (Kukar), Firnandi mengingatkan Penjabat Bupati Kukar, Edi Damansyah dalam mengisi personil direksi PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Mahakam Kukar harus sesuai Perda dan Permendagri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM.

“Patuhi dan laksanakan seperti diatur dalam Perda dan Permendagri. Apabila melenceng dari peraturan perundang-undangan, akan ada resiko hukumnya terhadap bupati dan PDAM itu sendiri,” kata Firnandi saat dimintai tanggapannya atas “macetnya” seleksi direksi PDAM Kukar oleh Niaga.Asia, Rabu (3/10).

Pj Bupati Kukar “Macetkan” Pergantian Direksi PDAM Tirta Mahakam

Perda yang dimaksud untuk dipatuhi dan dilaksanakan bupati dalam seleksi direksi PDAM Kukar adalah  Perda Kukar Nomor: 11 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta Mahakam. Sedangkan Permendagrinya adalah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawain PDAM.

Penjabat Bupati Kutai Kartenegara (Kukar), Edi Damasyah “memacetkan” pergantian direksi PDAM Tirta Mahakam milik Pemkab Kukar, sehingga sejak April 2018 hingga kini (enam bulan) PDAM dijalan Suparno sebagai pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama. Sedangkan seleksi  direksi untuk periode 2018-2022 yang sempat dibuka untuk umum dan diumumkan, 2 April 2018, dibiarkan Edi Damasyah tidak terlaksana.

aa
Kontrak pengadaan pipa untuk keperluan PDAM Kukar era Penjabat Sementara Direktur, Suparno.

Terhentinya proses seleksi direksi PDAM Tirta Mahakam dan PDAM dijalankan oleh direksi tidak difinitif tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawain PDAM dan Perda Kukar Nomor: 11 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta Mahakam.

Edi Damansyah selaku Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kukar, pada tanggal 2 April 2018 sempat menanda tangani pengumuman Nomor:690/789/III/EK yang isinya Pemkab Kukar membuka kesempatan kepada profesional untuk mengisi jabatan direktur utama PDAM Tirta Mahakam masa jabatan tahun 2018-2023.

Seleksi dibuka untuk umum karena masa jabatan Dirut PDAM Tirta Mahakam, Iswanto sudah berakhir pada 29 Maret 2018. Untuk mengisi kekosongan dirut, Edi Damansyah menunjuk Suparno sebagai Pjs Dirut. Namun setelah Suparno ditunjuk sebagai Pjs, proses seleksi mencari dirut sebagai pejabat definitif terhenti.

Komisi III DPRD Kukar adalah komisi yang membidangi  urusan Ekonomi dan Perusahaan Daerah, sehingga beberapa bulan lalu, sempat mempertanyakan ke Pemkab Kukar, yakni pejabat di Bagian Ekonomi Setwilkab Kukar soal pengisian direksi PDAM. “Meski sempat bertanya, tapi belum ada penjelasan sepsifik dari Pemkab Kukar ke Komisi III,” kata Firnandi.

Kemudian dalam pertemuan nonformal, kata Firnandi, hal yang sama juga pernah ditanyakan ke Kabag Ekonomi, dan dijawab proses seleksi dihentikan karena ada ketentuan baru dari Mendagri tentang pengisian direksi PDAM, cuma tak dijelaskan. “Kami di komisi III akan bertanya nanti ke bupati, kenapa direktur PDAM sejak April hingga saat ini atau sudah enam bulan dijabat oleh pejabat sementara,” katanya.

Terakhir, hari ini, Kata Firnandi, info dari sumber bagian ekonomi bahwa semua proses seleksi direksi sudah dijalankan sesuai tahapannya. Pengumuman hasil seleksi via website sudah dilaksanakan. Sempat ditunjuk penjabat direktur karena dimungkinkan sesuai ketentuan selama 6 bulan sebelum final penetuan direksi.

“Tahapan akhir dari seleksi sesuai aturan baru adalah wawancara bupati dan itu sudah dilakukan. Posisi saat ini sudah ada surat keputusan bupati tentang direktur. Sehari dua akan dilakukan pelantikan,” kata Firnandi mengutip sumber di Pemkab Kukar. (001)