SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Fraksi Demokrat – PPP DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD melalui pandangan umumnya  terhadap nota penjelasan Ranperda tentang RPJMD 2025–2029.

Pandangan umum Fraksi Demokrat-PPP disampaikan Juru Bicara (Jubir) Fraksi Demokrat – PPP, Nurhadi Saputra dalam rapat paripurna yang dipimpin Ekti Imanuel, didampingi Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana. Serta, hadir juga Staf Ahli Bidang III Arief Murdiyanto dari pemerintah provinsi, Senin (2/6/2025).

Fraksi Demokrat – PPP menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus segera mengambil langkah konkret terhadap sejumlah persoalan yang bersifat programatik dan mendesak, terutama yang terjadi di wilayah Kutai Timur, Berau, dan Bontang.

Sorotan pertama diberikan terhadap kondisi alur Sungai Sangatta. Fraksi Demokrat – PPP menilai bahwa pengerukan sedimentasi dan penurapan alur sungai sebenarnya sangat diperlukan untuk mengatasi masalah banjir yang semakin sering terjadi di sejumlah kecamatan di Sangatta.

“Setiap kali hujan turun, banjir melanda dan makin meluas. Ini sangat menyusahkan warga dan juga mengganggu mobilitas masyarakat yang memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi,” kata fraksi ini di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar.

Fraksi Demokrat – PPP DPRD Kaltim meminta agar normalisasi sungai ini menjadi prioritas dalam program pembangunan infrastruktur lingkungan yang akan diakomodasi dalam RPJMD lima tahun ke depan.

Masih di Kabupaten Kutai Timur, fraksi ini juga turut mendesak pembangunan pelabuhan pendaratan ikan. Menurut mereka, kebutuhan terhadap fasilitas infrastruktur ini semakin mendesak seiring meningkatnya permintaan ikan di wilayah Sangatta dan sekitarnya.

“Nelayannya ada, hasil tangkapannya juga ada, tapi belum ada pelabuhan pendaratan yang memadai. Ini kebutuhan nyata yang harus segera dijawab pemerintah provinsi,” terangnya.

Selain itu, Fraksi Demokrat – PPP menyoroti sulitnya nelayan di kawasan pesisir Kutai Timur, khususnya di daerah Sangatta dan Sangkulirang, dalam mendapatkan bahan bakar minyak (BBM). Fraksi ini menilai bahwa akses BBM yang terbatas menjadi keluhan umum nelayan selama bertahun-tahun.

“Nelayan butuh SPBU. Tanpa BBM, mereka sulit melaut. Kami mendesak agar segera dibangun SPBU di dua wilayah tersebut untuk mendukung produktivitas sektor perikanan,” jelasnya.

Tak hanya infrastruktur perikanan dan pengendalian banjir, Fraksi Demokrat – PPP juga menyoroti pentingnya pembangunan rumah sakit yang representatif di wilayah utara Kaltim.

Fraksi ini menyebut daerah seperti Muara Wahau di Kabupaten Kutai Timur maupun wilayah Berau masih kekurangan fasilitas kesehatan berskala besar.

“Kami menilai sudah saatnya pemerintah membangun rumah sakit di wilayah utara Kaltim. Ini penting untuk mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil,” tegasnya.

Fraksi berharap pemerintah provinsi segera menyusun rencana pembangunan rumah sakit di lokasi strategis seperti Muara Wahau atau Berau, guna memastikan seluruh warga Kaltim mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

Melalui pandangan umum ini, Fraksi Demokrat – PPP menekankan bahwa seluruh program dalam RPJMD 2025–2029 harus disusun dengan mempertimbangkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim.

“Pembangunan harus menyentuh kebutuhan dasar rakyat di seluruh pelosok Kaltim, termasuk mereka yang berada di wilayah pesisir dan pedalaman,” pungkasnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: Fraksi Nasdem-PPP