Sekab Irawansyah mewakili Bupati, hadiri Paripurna XI Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dalam Dewan terhadap KUA dan PPAS tahun 2020, diruang sidang utama DPRD Kutim. (Foto: Wak Hedir Humas)

SANGATTA.NIAGA.ASIA – Sekretaris Kabupaten Kutai Timur Irawansyah mewakili Bupati Ismunandar, menghadiri Paripurna XI Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dalam Dewan Terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) tahun 2020, di ruang sidang utama DPRD Kutim, Kamis (11/7).

Rapat itu dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kutim, Yulianus Palangiran ini dihadiri 23 anggota dewan, Forum Koordinasi Pimpinan Dearah (FKPD), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tamu undangan lainnya.

Sebelumnya, Pemkab Kutai Timur memperkirakan total pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 2,82 triliun. Hal tersebut disampaikan langsung Bupati Kutim Ismunandar saat sidang paripurna, Rabu (10/7) kemarin. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari dana perimbangan sebesar Rp 1,86 triliun (66,17 persen), Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp 142,58 miliar (5,50 persen), sumber lain-lain pendapatan yang sah diproyeksi sebesar Rp 813,21 miliar (28,78 persen).

Menanggapi KUA dan PPAS Kabupaten Kutim tahun 2020, pemandangan pertama disampaikan Fraksi Golongan Karya (Golkar) yang dibacakan Arang Jau. Menurut fraksi Golkar nota KUA PPAS tersebut telah sinergi dan sejalan pemerintah pusat dan Pemprov, dan merekomendasikan agar melaksanakan KUA PPAS Kutim tahun 2010.

Kemudian fraksi Demokrat tidak ada yang membacakan. Namun demikian, draft tanggapan telah diserahkan. Lanjutnya, tanggapan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibacakan oleh Joni, bahwa Fraksi PPP berkomitmen mendukung dan menilai KUA PPAS Pemkab Kutim ideal untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Partai ini juga berharap agar Pemkab Kutim menyelesaikan pembayaran yang masih tertunda.

Sedang Fraksi PDI Perjuang dibacakan Siang Geah, lebih menekankan agar aspek keadilan terdahap alokasi, dapat 10 persen, yang bersumber dari DAU dan DBH bisa lebih dari 10 persen. Sehingga, dampaknya dirasakan masyarakat. Fraksi Gerakan Indonesia Raya yang dibacakan Didik Prabowo Kusuma, menyetujui adanya peningkatan Tunjungan Pendapatan Pegawai (TPP) agar terhindar dari KKN.

Fraksi Nasional Kebangsaan dibacakan Sobirin Bagus, berharap Pemkab Kutim dapat mengguna ABPD untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, mampu menyusun capaian target capian belanja serta efesien mengguna anggaran

Terakhir, fraksi Nurani Amanat Persatuan disampaikan Baharudin, berharap Pemkab Kutim agar menghindari penundaan pembayaran kegiatan 2019 agar tidak terjadi penundaan. Sehingga APBD 2020 murni untuk mendanai kegiatan tahun 2020. Termasuk pembiayaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan datang, juga harus telah diperhitungkan. (hms15)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *