SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Fraksi PAN–NasDem apresiasi atas capaian realisasi APBD tahun 2024 mencapai Rp22,8 triliun atau 104,7 persen dari target sebesar Rp21,22 triliun, atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Meski demikian, Fraksi PAN–NasDem memberikan catatan terkait pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan transfer yang realisasinya belum maksimal.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PAN–NasDem, Abdul Giaz, dalam Rapat Paripurna ke-19 denhgan agenda penyampaian pendangan umum Fraksi-Fraksi atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 di Gedung B DPRD Kaltim, Samarinda, Selasa (17/6/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, serta didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana, dan dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Sekretaris Daerah Sri Wahyuni.
”Pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang ditargetkan sebesar Rp258,66 miliar hanya terealisasi sebesar Rp237,69 miliar atau 91,90 persen,” kata Giaz.
Fraksi PAN – NasDem juga menyimpulkan realisasi pendapatan daerah dari BUMD belum sebanding dengan penyertaan modal pemerintah. Penyertaan modal di BUMD di Kaltim ini cukup signifikan, tetapi PAD dari BUMD tidak melampaui target.
”Ini artinya, kinerja BUMD di Kaltim belum mencerminkan efektivitas dari dana yang disuntikkan. Mohon hal ini dijelaskan secara rinci,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pendapatan transfer berupa insentif fiskal dari pusat yang ditargetkan sebesar Rp21,50 miliar, namun hanya terealisasi Rp2,66 miliar atau 12,40 persen dari target.
“Insentif fiskal merupakan bentuk dukungan dari APBN sebagai imbalan atas kinerja daerah. Realisasi yang hanya 12,4 persen ini mencerminkan perlunya perbaikan serius dalam capaian kinerja pemerintahan daerah,” tegasnya.
Terkait belanja daerah, Fraksi PAN – NasDem menyebutkan bahwa dari target belanja sebesar Rp22,9 triliun, hanya terealisasi sebesar Rp20,46 triliun atau 92,19 persen, cukup banyak anggaran yang tidak terserap.
“Kami meminta penjelasan atas rendahnya serapan anggaran. Pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi belanja, terutama yang menyentuh langsung masyarakat seperti dukungan terhadap UMKM dan sektor ekonomi produktif lainnya,” ujar dia.
Terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2024 yang mencapai Rp2,597 triliun, Fraksi PAN – NasDem mempertanyakan mengapa jauh lebih besar dibandingkan Silpa tahun 2023 yang hanya sebesar Rp976,5 miliar.
“Mengapa Silpa bisa sebesar ini? Apakah karena perencanaan yang kurang tepat atau pelaksanaan kegiatan yang lambat? Kami mendorong agar Silpa ini digunakan secara maksimal untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di Kaltim,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PAN–NasDem menegaskan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam belanja daerah agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kaltim.
“Kami berharap Pemprov Kaltim terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: APBD Kaltim