aa
H Muspandi, Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim.

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kaltim menyoroti sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2018 yang sangat besar Rp1,862 triliun dan jembatan kembar yang belum fungsional dan sudah terlambat penyelesaiannya salama satu tahun.

“Tentang Silpa Rp 1,862 triliun, terlalu besar. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan APBD jauh dari harapan. Banyak program tidak terlaksana dan perlu dijelaskan Pemprov Kaltim,” kata  Ketua Fraksi PAN, H Muspandi saat menyampaikan pandangan umum fraksinya  terhadap Nota Penjelasan Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kaltim Tahun Anggaran 2019 di Rapat Paripurna, Senin (12/8/2019).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim, HM Syahrun HS dan dihadiri ketiga Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, Hendry Pailan TP, dan H Andi Faisal Assegaf. Sedangkan Gubernur Kaltim, Dr. H isran Noor diwakili Assisten III Bidang Administrasi, H Fathul Halim.

Kemudian, Fraksi PAN juga meminta Pemprov kaltim menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi Daerah mengalami penurunan,  dari target awal Rp28,61 miliar diturunkan sebesar Rp8,79 Miliar atau 30,72% menjadi Rp19,82 Miliar. “Retribusi daerah sangat potensial untuk menyumbang PAD. Mohon penjelasannya mengapa diturunkan,” kata Muspandi.

Juga disoroti terjadinya penurunan deviden dari PT BPD Kaltim Kaltara. Mesti dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Perusda tersebut. Termasuk akan berakhirnya masa jabatan Direksi BPD Kaltimtara, mesti disegerakan untuk perekrutan Direktur BPD Kaltimtara.

“Mengenai minimnya target deviden Perusda yang sangat tidak sebanding dengan aset dan modal yang ditanamkan, Fraksi PAN sekali lagi meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk rekrutmen direksi yang harus diisi oleh orang-orang professional di bidangnya. Mohon penjelasannya,” tambahnya.

Fraksi PAN juga meminta kepada pemerintah agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap proyek MYC seperti Jalan Tol Samarinda-Balikpapan dan Jembatan Kembar di Samarinda agar selesai tepat pada waktunya, terutama Jembatan Kembar yang sudah molor hampir setahun.

“Mesti dilakukan penyelesaian segera jembatan kembar tersebut, mengingat pada jam-jam tertentu jembatan mahakam sangat padat dan terjadinya kemacetan hampir setiap hari,” kata Muspandi.

Fraksi PAN juga menyampaikan harapan dalam  APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 ini, sangat penting kiranya mendukung pengembangan SDM, kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelatihan ketrampilan ekonomi, pengembangan produk lokal berbasis daerah. Hal ini adalah untuk mewujudkan visi Pemerintahan Daerah Kalimantan Timur, salah satunya Sumber Daya Manusia yang unggul dan memiliki daya saing yang kuat.  (001)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *