SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam pandangan umumnya atas Nota Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024, menilai secara umum keuangan daerah menunjukkan tren positif.
“Pendapatan daerah tahun anggaran 2024 tercatat meningkat, dengan realisasi pendapatan mencapai Rp22,08 triliun atau 104,7 persen dari target awal sebesar Rp21,22 triliun,” kata Juru Bicara Fraksi PDI-P DPRD Kaltim, Guntur dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-19 di Gedung B DPRD Kaltim, Selasa (17/6/2025).
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar surplus pendapatan tersebut dimanfaatkan dengan bijak.
“Surplus anggaran ini harus digunakan secara optimal untuk program-program pro rakyat, seperti padat karya, layanan kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan UMKM. Setiap rupiah harus berdampak langsung bagi masyarakat bawah,” tegas Guntur.
Guntur juga mengingatkan pentingnya menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih belum terselesaikan secara maksimal di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Saat ini, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK baru mencapai 72 persen, jauh di bawah rata-rata kabupaten/kota yang telah mencapai 92 persen. Kami mendesak agar setiap SKPD membentuk tim khusus untuk percepatan penyelesaian temuan ini,” katanya.
Penyaluran dana karbon
Isu lain yang mendapat perhatian Fraksi PDI Perjuangan adalah penyaluran carbon fund atau dana karbon yang diterima Kalimantan Timur sejak 2022. Provinsi ini menjadi daerah pertama di Asia Tenggara yang menerima pembayaran berbasis hasil (result-based payment) dari Bank Dunia atas keberhasilan menurunkan emisi karbon.
“Dana sebesar Rp300 miliar telah diterima, namun sampai saat ini, masih banyak desa, kampung, dan kelompok masyarakat adat yang belum menerima dana tersebut. Padahal mereka adalah ujung tombak dalam menjaga kelestarian hutan,” ungkap Guntur.
Ia meminta pemerintah provinsi memberikan penjelasan menyeluruh terkait kendala penyaluran dana tersebut.
“Bagaimana kelanjutan penerimaan dan distribusi dana karbon ini? Apa kendala yang sebenarnya terjadi? Kami mendorong transparansi dalam proses ini agar dana benar-benar digunakan untuk konservasi hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat penjaga hutan,” ujar Guntur.
Menutup pandangannya, Guntur menegaskan bahwa seluruh langkah pembangunan harus berlandaskan semangat perjuangan Bung Karno dan nilai-nilai Pancasila.
“Di bulan Bung Karno ini, kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menyalakan api gotong royong dan membuktikan ideologi Pancasila dalam setiap kebijakan. Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan Kalimantan Timur menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: APBD Kaltim