SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan sejumlah catatan kritis terhadap penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim tahun 2025–2029.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Hartono Basuki di Rapat Paripurna Ke-16 DPRD Kaltim dengan agenda mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Penjelasan Ranperda tentang RPJMD Kaltim 2025-2029 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, hari Senin (2/6/2025).
RPJMD, kata Hartono, merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan harus memiliki nilai-nilai sosial yang mencerminkan pembangunan manusia utuh dan berkeadilan.
“Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sikap terhadap arah kebijakan dalam rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kaltim 2025–2029. Kami ingin memastikan bahwa dokumen ini benar-benar menjadi landasan kokoh bagi Kaltim dalam menyongsong generasi emas 2045,” ujarnya di Gedung B Kompleks DPRD Kaltim jalan Teuku Umar, Samarinda.
Ia menuturkan, sebagai bentuk komitmen terhadap perencanaan pembangunan yang holistik dan inklusif, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar beberapa indikator sosial non-ekonomi turut dimasukkan sebagai prioritas dalam penyusunan RPJMD.
“Ada beberapa indikator penting yang harus diperhitungkan secara serius dalam RPJMD ini. Di antaranya, yakni indeks ketimpangan antarwilayah, indeks risiko bencana, indeks kesetaraan gender, indeks kesalehan sosial, dan indeks kebahagiaan,” tegasnya.
Menurutnya, indikator-indikator tersebut memiliki nilai strategis dalam mengukur kualitas pembangunan sosial dan kesejahteraan non-material masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim meyakini bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbasis angka pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga harus mencerminkan ketangguhan sosial dan keharmonisan masyarakat.
“Pembangunan sejati bukan hanya yang terlihat secara fisik, tapi juga yang terasa secara sosial dimasyarakat. Maka kita perlu mendorong ketangguhan daerah, bukan hanya dari sisi fiskal, tetapi juga dari sisi sosialnya untuk menyejahterakan masyarakat,” tambahnya.
Hartono menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan siap memberikan saran dan masukan secara lebih rinci dalam tahapan pembahasan selanjutnya. Tujuannya, agar RPJMD ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kaltim secara menyeluruh dan mendalam.
“Fraksi kami berkomitmen mendukung penyusunan RPJMD yang tidak hanya kuat dari segi perencanaan, tetapi juga menyentuh sisi-sisi kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Inilah dasar menuju Kaltim yang benar-benar sukses dan sejahtera,” pungkas Hartono.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: DPRD Kaltim