SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan dukungannya terhadap program GratisPol dan JosPol di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud – Wakil Gubernur Seno Aji.
Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) Fraksi PDI Perjuangan, Hartono Basuki, dalam Rapat Paripurna ke-16 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Ranperda tentang RPJMD Kaltim 2025 -2029.
Kegiatan yang dihadiri 40 anggota dewan ini terlaksana di Gedung B Komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (2/6). Dipimpin Ekti Imanuel, didampingi Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana. Serta, hadir juga dari pemerintah provinsi, Staf Ahli Bidang III Arief Murdiyanto.
“Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh program unggulan Gubernur – Wakil Gubernur yang menjadi motor penggerak pembangunan Kaltim lima tahun ke depan,” ujarnya.
Namun, menurut PDI Perjuangan, sebelum program GratisPol dapat dijalankan secara penuh di seluruh wilayah Kaltim, pemerintah provinsi perlu memastikan sejumlah prasyarat dasar terlebih dahulu. Salah satunya adalah sinkronisasi anggaran dalam RPJMD 2025–2026.
“Keterbatasan anggaran serta ketimpangan kualitas pendidikan dan jumlah sekolah yang masih menjadi kendala di kabupaten/kota harus ditangani terlebih dulu,” jelasnya.
Fraksi ini juga menyoroti persoalan batasan kewenangan pemerintah provinsi di sektor pendidikan, seperti yang hanya mencakup SMA dan SMK, sementara untuk madrasah berada di bawah Kementerian Agama. Di sisi lain, ketimpangan antarq sekolah negeri dan swasta masih menjadi tantangan tersendiri.
“Masalah administratif dan kebijakan yang berbeda-beda antar satuan pendidikan harus diperhatikan juga agar program GratisPol ini tidak menimbulkan ketimpangan baru,” tegasnya.
Tak hanya itu, fraksi ini juga menggarisbawahi bahwasanya penerapan program GratisPol di jenjang pendidikan tinggi juga menghadapi persoalan yang lebih kompleks.
Menurutnya, meskipun sebagian besar dari mahasiswa pascasarjana seperti S2 dan S3 sudah memiliki skema pembiayaan mandiri, situasi berbeda terjadi pada jenjang diploma dan sarjana.
“Jumlah mahasiswa sarjana dan diploma yang membutuhkan bantuan sangat banyak, dan sering terjadi kegaduhan karena masalah uang kuliah tunggal (UKT). Program ini perlu penjelasan dan skema yang lebih jelas,” tuturnya.
Kemudian terkait program Jaspol, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa implementasi 9 arah kebijakan Jaspol di Kaltim memerlukan sinergi kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
PDI Perjuangan menegaskan pendekatan yang diambil harus bersifat holistik, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Semoga Kaltim bisa segera menjadi provinsi yang maju, sejahtera, dan ramah lingkungan melalui implementasi Jaspol,” katanya.
Kendati demikian, Fraksi PDI Perjuangan terus mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus selalu dievaluasi serta disesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Harapannya, pelaksanaan program Jaspol tidak membebani dan mengganggu kapasitas fiskal daerah secara berlebihan. Serta, kedua program bisa dijalankan secara bijak, berbasis data, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Setiap kebijakan, meski niatnya baik, harus tetap dibarengi dengan evaluasi berkala dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika yang ada,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: DPRD Kaltim