SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meminta kejelasan lebih lanjut terkait sejumlah program unggulan GratisPol yang tercantum dalam Ranperda tentang RPJMD 2025–2029.
Fokus sorotan Fraksi PDI Perjuangan meliputi program berobat gratis, makan bergizi gratis (MBG), hingga rencana penyediaan wifi gratis di desa-desa.
Permintaan itu disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) Fraksi PDI Perjuangan Hartono Basuki dalam Rapat Paripurna ke-16 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Ranperda tentang RPJMD Kaltim 2025 -2029.
Kegiatan yang dihadiri 40 anggota dewan ini terlaksana di Gedung B Komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (2/6). Dipimpin Ekti Imanuel, didampingi Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana. Serta, hadir juga dari pemerintah provinsi, Staf Ahli Bidang III Arief Murdiyanto.
Terkait program berobat gratis, Fraksi PDI Perjuangan menyebut bahwa saat ini skema pembiayaan layanan kesehatan masyarakat sebagian besar ditopang BPJS Kesehatan, dengan dukungan pendanaan dari pemerintah kabupaten/kota.
“Program yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur perlu memperjelas apakah layanan berobat gratis ini mencakup semua jenis layanan atau hanya menutup celah yang belum tercover oleh BPJS,” ujar Jubir Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi menilai kejelasan batasan dan cakupan program berobat gratis ini sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sorotan berikutnya diarahkan pada program makan bergizi gratis (MBG) untuk siswa, yang merupakan program nasional unggulan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Program MBG memang telah menjadi program nasional, namun di Kaltim masih sebatas simulasi dan belum benar-benar terimplementasi secara menyeluruh,” jelasnya.
Fraksi ini meminta kejelasan dari pemerintah provinsi terkait sumber pembiayaan program MBG di daerah, karena hingga kini belum ada regulasi yang mengatur teknis dan sumber anggarannya.
“Kami berharap ada penjelasan bagaimana kesiapan Kaltim dalam mengadopsi program nasional ini agar bisa berjalan efektif tanpa membebani fiskal daerah,” tambahnya.
Program penyediaan wifi gratis di desa juga mendapat tanggapan PDI Perjuangan. Mereka menilai rencana tersebut merupakan langkah positif dalam memperluas akses digital di wilayah pedesaan. Namun demikian, fraksi menilai peningkatan kualitas internet harus menjadi prioritas.
“Alangkah baiknya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas internet di Kaltim lebih dulu, karena banyaknya zona blank spot dan area yang kualitas internetnya masih belum memadai,” tegasnya.
Untuk itu, mereka mempertanyakan sejauh mana pemerintah provinsi telah melakukan pemetaan dan peningkatan infrastruktur digital sebagai prasyarat suksesnya program wifi gratis.
Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan berharap pembahasan terhadap RPJMD Kaltim 2025–2029 dapat dilakukan secara lebih mendalam dan komprehensif. Harapannya, materi RPJMD dibahas lebih lanjut dalam panitia khusus (pansus) DPRD.
“Hal ini penting agar percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kaltim berjalan sesuai harapan bersama,” tutupnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: DPRD Kaltim