SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pendapatan dari dana transfer ke daerah (TKD) Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2026 anjlok tajam dari Rp9,33 triliun menjadi Rp3,13 triliun. Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) ikut merosot hanya tersisa Rp1,62 triliun.

Anggota Fraksi PKB DPRD Kaltim, Abdurrahman KA mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian serius Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), karena penurunan penerimaan yang drastis, berpotensi mengganggu stabilitas fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan belanja publik sebagai konsekuensi Kaltim menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Target PAD Rp10,75 triliun harus dijelaskan dasar dan inovasinya agar tidak menjadi beban bagi masyarakat, terutama jika jalan pintasnya adalah menaikkan pajak atau retribusi” kata Abdurrahman di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Sabtu 29 November 2025.

Fraksi PKB juga menyoroti dominasi belanja operasional dibanding belanja modal. Sebab, dari total belanja Rp15,15 triliun, hanya Rp1,6 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan fisik sehingga efektivitas anggaran dinilai belum memadai.

“Belanja modal yang sangat kecil menunjukkan perlunya penerapan pola penganggaran yang baru, agar setiap rupiah punya dampak nyata bagi publik” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025 angka pengangguran di Kalimantan Timur (Kaltim) terjadi peningkatan pengangguran di Kaltim sebanyak 652 orang, sehingga angka pengurangan di Kaltim mencapai 107.674 orang.

Selain itu terjadi juga penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi 66,59 persen. Hal ini menunjukkan perlunya ekosistem kerja yang lebih kuat agar hasil pembangunan lebih kuat.

“Untuk itu perlu diperhatikan percepatan realisasi agar APBD di Kaltim benar-benar memberi manfaat nyata untuk masyarakat, dan mendorong pergerakan ekonomi daerah,” demikian Abdurrahman KA.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Advertorial DPRD Kaltim

Tag: APBD KaltimDPRD KaltimPKB