SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Fraksi PPP–Demokrat DPRD Kaltim mengingatkan pentingnya komunikasi ulang penyesuaian arah pembangunan Kaltim seiring dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, visi pembangunan jangka panjang dan menengah Kaltim sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Hal itu disampaikan Fraksi PPP–Demokrat DPRD Kaltim melalui juru bicaranya, Nurhadi Saputra, dalam Rapat Paripurna ke-19 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (17/6/2025).
Rapat Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi wakilnya Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana, serta dihadiri 39 anggota dewan lainnya. Sementara itu, Gubernur Rudy Mas’ud juga hadir mewakili Pemerintah Provinsi Kaltim.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PPP–Demokrat mencatat sejumlah pencapaian sekaligus kekurangan dalam pelaksanaan APBD 2024. Dari target pendapatan daerah sebesar Rp21,22 triliun, realisasi mencapai Rp22,08 triliun atau 104,07 persen.
”Meskipun terjadi peningkatan, beberapa komponen pendapatan daerah belum memenuhi target.”
Pajak daerah hanya terealisasi sebesar 99,76 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah khususnya dari sektor kelistrikan hanya mencapai 91,90 persen, sementara pendapatan dari dana alokasi umum baru menyentuh 96,80 persen. Yang paling memprihatinkan adalah pendapatan lain-lain yang hanya terealisasi 72,27 persen.
Fraksi PPP-Demokrat juga menyoroti realisasi belanja daerah yang dari total anggaran Rp22,19 triliun hanya terealisasi Rp20,46 triliun atau 92,19 persen.
“Kelemahan perencanaan ini harus menjadi perhatian bersama. Kami juga meminta penjelasan terkait 1.900 temuan dan 62 rekomendasi dari hasil pemeriksaan IHPPK meski predikat laporan keuangan tetap memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya.
Isu kemiskinan turut menjadi sorotan Fraksi PPP–Demokrat. Berdasarkan data, angka kemiskinan Kaltim masih berada di angka 5,78 persen atau 221.340 jiwa.
Enam kabupaten/kota tercatat memiliki angka kemiskinan di atas rata-rata provinsi, seperti Mahakam Ulu (10,75%), Kutai Barat (9,56%), hingga Kutai Kartanegara (7,28%).
“Ini menjadi PR besar pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan melalui intervensi sosial dan ekonomi yang terstruktur,” kata Nurhadi.
Fraksi ini juga menyampaikan 11 catatan penting lainnya kepada Pemerintah Provinsi Kaltim, yang meliputi Normalisasi Sungai Sangatta untuk mengatasi banjir yang kian meluas; Pembangunan pelabuhan perikanan di Sangatta Timur; Ketersediaan BBM nelayan di Sangatta dan Sangkulirang; Pembangunan rumah sakit di wilayah utara seperti Wahau dan Berau; Perbaikan jalan nasional Samarinda–Bontang, khususnya daerah Teluk Pandan.
Kemudian, Kelanjutan pembangunan Tol Samarinda–Bontang sebagai sambungan dari Tol Balikpapan–Samarinda; Peningkatan Jalan Mulawarman di Balikpapan, penghubung Bandara Sepinggan–Pintu Tol Manggar; Perbaikan kualitas jalan Tol Balikpapan–Samarinda yang kian menurun; Solusi krisis air bersih di Balikpapan, yang hanya mengandalkan waduk tadah hujan; Ketersediaan SMA/SMK di Balikpapan, yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP; dan Permasalahan banjir di Samarinda dan Balikpapan, yang selalu muncul tiap tahun dengan titik-titik baru.
“Kesebelas persoalan ini terus kami sampaikan karena merupakan aspirasi langsung masyarakat yang disuarakan melalui kami. Kami berharap pemerintah lebih cepat dan tanggap dalam menyelesaikan masalah-masalah klasik ini,” tegas Nurhadi.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Fraksi PPP-Demokrat