aa

aa
Komisi III DPRD Bontang: Ganti rugi rumput laut milik Maskur dan kawan-kawan harus diselesaikan DKP3 Bontang bersama PT Graha Power Kaltim. (Foto Ismail)

BONTANG.NIAGA.ASIA-Ketua Komisi Ill DPRD Bontang, Rustam HS  minta Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKPS) Kota Bontang mengkomunikasikan kembali ganti rugi rumput laut atas mana Maskur, Cs sebanyak empat orang.

“Dulu kesepakatannya adalah semua rumput laut petani yang tergusur oleh kegiatan  pengerukan laut oleh PT Graha Power Kaltim (GPK) untuk keperluan PLTU Teluk Kadere, diganti rugi. Kalau masih ada 4 orang yang belum menerima ganti rugi, maka harus segera dibayarkan,” kata Rustam.

Hal senada juga diutarakan Wakil Ketua Komisi lll, Suhut Hariyanto. Ia meminta kepada DKP3 untuk menyelesaikan  permasalahan ganti rugi untuk Maskur, Cs,  mengingat masalah tersebut  menyangkut hayat hidup petani  yang menggantungkan ekonominya dari usaha budidaya rumput laut. “Kami di Komisi III menunggu laporan penyelesaian ganti rugi untuk Maskur dan kawan-kawan dari DKP3,” katanya.

Maskur dalam pengaduannya  ke DPRD menyebutkan aktifitas GPK  melakukan  pengerukan laut telah merusak lokasi budidaya rumput laut. “Lokasi petani melakukan usaha budidaya rumput laut dikeruk perusahaan GBK, sehingga sekarang ini tak bisa lagi dimanfaatkan,” kata Maskur.

Menurut Maskur, petani rumput laut yang belum menerima ganti rugi sebanyak 4 orang, terdiri dari  Hanzah  dengan rumput laut yang belum diganti rugi sebanyak 57 jalur, Rusming (45 jalur), Samai (70 jalur), dan Maskur (131 jalur). “Kalau di total seluruh kerugian mencapain 250 juta,” terangnya.

Sementara Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas DKP3 Kota Bontang, Syamsu Wardi membenarkan 4 petani rumput laut di Teluk Kadere belum menerima uang ganti rugi atas rumput lautnya dari PT Graha Power Kaltim, kontraktor PLTU yang melakukan kegiatan dredging (pengerukan) dan rumput laut petani harus digusur.

Menurut Syamsu,  ganti rugi yang dibayar GPK  kepada petani rumput laut  tahun 2018 lalu  merupakan yang pertama. Dasar pembayaran adalah hasil perhitungan DKP3 saat itu. Saat dilakukan pendataan ketika itu, petani rumput laut, Maskur, cs belum melakukan  aktifitas budidaya rumput laut.

Rumput laut Maskur, Cs baru diketahui ketika dilakukan pendataan kedua dan sudah didata DKP3. “Nanti akan kami komunikasikan kembali dengan pihak GPK terkait permasalahan ini, dan jika kami sudah mendapatkan kabar akan kami kabari segera ke DPRD dan Kelompok  Usaha Maju,” jelasnya. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *