NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Sidak DPRD Nunukan di kampus Pendidikan Di Luar Domisili (PDD) Politeknik (Poltek) Nunukan, diwarnai aksi pukul meja dan suara lantang anggota dewan, atas kekecewaan terhadap manajemen kampus.
Anggota Komisi II DPRD Nunukan asal Krayan Wilson dalam pertemuan itu, meluapkan kekecewaan lantaran undangan panggilan pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP), untuk mendengarkan keterangan pertanggungjawaban manajemen kampus Poltek selalu gagal.
“Lembaga DPRD memanggil RDP tidak hadir. Alasannya tidak berada di tempat, dan lainnya,” kata Wilson, Senin (3/2).
Wilson menyebutkan, lantaran berulang kali manajemen kampus tidak hadir dengan beragam alasan, dia dan koleganya di komisi II merasa sangat diremehkan. Sementara, undangan panggilan lembaga adat, justru dihadiri Direktur Kampus Poltek.
Ditegaskan Wilson, panggilan DPRD sangat jelas meminta penjelasan pemberhentian dosen-dosen tetap asal Nunukan, yang telah dibiayai pemerintah Nunukan. Komisi II menurut Wilson, juga meminta alasan kampus mengambil dosen terbang luar daerah, sebagai pengganti dosen Nunukan.
“Kenapa tidak diberdayakan dosen Nunukan Mereka aset daerah yang sekolahnya dibiayai pemerintah. Malah dosen terbang luar daerah dikaryakan,” ketus Wilson.
Penolakan hadir dengan alasan tidak berada di tempat, lanjut Wilson, hanyalah sebuah trik manajemen kampus yang berusaha mengelak dari panggilan RDP DPRD Nunukan. Seharusnya, sebagai lembaga pendidikan tinggi, Poltek Nunukan mesti bekerja secara profesional.
Wilson juga meminta manajemen kampus Poltek Samarinda, sebagai tempat bernaung PDD kampus Poltek Nunukan untuk memberhentikan dan mengganti Arkaz Viddy, sebagai Direktur Poltek Nunukan.
“Buang saja direkturnya, ganti dengan orang baru. Arkas Viddy sudah meremehkan DPRD Nunukan,” sebut Wilson.
Untuk diketahui, sidak DPRD Nunukan yang dipimpin wakil ketua I DPRD Nunukan Irwan Sabri, Gat Khaleb dari fraksi Demokrat, Andre Pratama dari PBB, Andi Krislina, Adama, dan Inah Anggraeni dari fraksi PKS, Hamsing, Nikmah dan Ahmad Triyadi dari Fraksi Hanura, serta Welson dari partai Golongan Karya.
Kedatangan anggota DPRD hanya ditemui managemen PDD Poltek Ketua Prodi Administrasi Bisnis dan PPHP, para dosen juga koordinator administrasi keuangan, serta kepegawaian Silfirazt Dwi Marida.
Menanggapi Wilson, Poltek Nunukan berjanji menyampaikan rencana ulang pertemuan RDP DPRD Nunukan, bersama Direktur Poltek Nunukan. Kendati demikian, untuk kepastiannya, keputusan tetap berada di tangan pimpinan kampus.
“Direktur kampus Poltek Nunukan lagi di Samarinda. Begitu juga para pimpinan lainnya sedang di luar daerah,” kilah Ketua Prodi Administrasi Bisnis dan PPHP Basran.
Menurut Basran, pemberhentian tiga dosen tetap berhubungan dengan kemampuan anggaran kampus yang mengalami defisit keuangan. Sehingga, dengan segala pertimbangan, kampus harus mengambil langkah pemutusan kontrak kerja selama 2 tahun yang berakhir Desember 2019 lalu.
Diketahui, anggaran hibah APBN Rp1 miliar ditambah Pemkab Nunukan Rp1 miliar di tahun 2020, tidak cukup untuk menggaji tenaga dosen dan staf. Keterbatasan anggaran itulah yang menjadi alasan kampus, mengurangi tenaga dosen dan staf.
“Status dosen tetapnya tidak diperpanjang. Tapi dosen-dosen itu masih bisa mengajar di Poltek, dengan sistem gaji jam pertemuan. Otomatis honor dosen tetapnya dihilangkan,” jelas Basran.
Alasan defisit anggaran dibenarkan oleh Koordinator Administrasi Keuangan dan Kepegawaian PDD Poltek Nunukan Silfirazt Dwi Marida. Dia mengatakan, anggaran hibah 2015 Rp5 miliar, tahun 2016 menurun Rp4 miliar. Berikutnya, di tahun 2017 dan 2018 juga kembali mengalami penurunan.
“Tahun 2020 semakin turun. Anggaran hibah di nominal Rp2 miliar. Anggaran itu tidak cukup membiayai semua dosen dan staf, meski ditambah anggaran dari SPP mahasiswa,” jelasnya. (002)
Tag: Pendidikan