GratisPol dan JosPol Masuk Skema Mitigasi Risiko BPKP

Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni (Niaga.Asia/Lydia Apriliani)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Program unggulan GratisPol – JosPol milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan mendapatkan pendampingan khusus Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni usai mendampingi Gubernur Rudy Mas’ud menerima kunjungan resmi Kepala Perwakilan BPKP Kaltim yang baru, Edy Suharto, Rabu (25/6).

Sri Wahyuni, mengatakan bahwa kedatangan Edy Suharto untuk menemui Gubernur Rudy Mas’ud tidak hanya dalam rangka silaturahmi, tetapi juga menyampaikan peran BPKP untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Dalam pertemuan tersebut kata Sri Wahyuni, BPKP Kaltim juga menegaskan komitmennya mengawal dan mendampingi pelaksanaan program-program strategis daerah, termasuk di antaranya program unggulan pemerintah provinsi seperti GratisPol dan JosPol.

“Pak Edy menyampaikan tugas-tugas BPKP Kaltim dalam melakukan pengawasan dan pendampingan tidak hanya untuk program pusat tapi juga menjadi program unggulan daerah, dalam hal ini visi misi gubernur,” ujar Sri Wahyuni.

Salah satu poin penting yang disampaikan adalah dukungan BPKP dalam bentuk mitigasi risiko terhadap pelaksanaan program-program seperti GratisPol dan JosPol, yakni program yang merupakan bagian dari komitmen Rudy-Seno untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Ia juga menyebutkan bahwa keterlibatan BPKP dalam bentuk pendampingan adalah langkah strategis yang sangat penting. Selain mencegah potensi penyimpangan sejak awal, kehadiran BPKP juga akan memperkuat tata kelola pelaksanaan program-program tersebut.

“Ya, itu kan hal yang bagus banget ya. Jadi, BPKP itu tidak hanya melakukan pengawasan tapi juga akan memberikan pendampingan untuk mitigasi risikonya,” jelasnya.

Dengan pendampingan ini, pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi Kaltim diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Kami menyambut baik pendampingan ini sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif,” pungkasnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim

Tag: