SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Senin 23 Februari 2026. Massa menuding program unggulan gratispol Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji yang telah satu tahun berjalan gagal total, karena program ini dinilai tidak merata.
Pantauan di lokasi, Jalan Gajah Mada, Samarinda, sekitar pukul 15.00 Wita, massa mulai memadati area gerbang kantor Gubernur. Tak hanya berorasi menggunakan pengeras suara, mahasiswa juga membakar ban bekas sebagai bentuk protes atas satu tahun kepemimpinan Rudy-Seno yang dinilai tidak menepati janji politik.
Suasana sempat memanas lantaran Gubernur Rudy Mas’ud tak kunjung menemui massa aksi. Kekecewaan mahasiswa memuncak hingga memicu aksi saling dorong dengan petugas keamanan. Sejumlah mahasiswa bahkan nekat menaiki pagar besi kantor Gubernur, mencoba merangsek masuk untuk menjemput paksa sang Gubernur.
Setelah ketegangan berlangsung hampir satu jam, tepat pukul 16.20 Wita, Rudy Mas’ud akhirnya keluar menemui massa. Dengan pengawalan ketat, dia memilih duduk melantai bersama mahasiswa di halaman kantor untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Koordinator Lapangan Aksi, Angga menyampaikan kekecewaan mendalam atas ketimpangan antara narasi Pemprov di media, dengan realitas di lapangan. Dia menyebut klaim keberhasilan Gratispol hanyalah isapan jempol belaka.
“Kami menyoroti bagaimana Gratispol ini belum merata. Pemprov sendiri bicara besar sekali di media soal gratispol, padahal implementasinya minim,” kata Angga.
Dalam aksi itu, ada tujuh poin tuntutan uang disampaikan yakni pertama evaluasi dan pemerataan program gratispol, kedua tindak lanjut atas kerusakan ekologis di Kaltim, ketiga pemerataan pembangunan infrastruktur Kaltim, keempat hentikan praktik politik dinasti di Kaltim.
Kemudian kelima menuntut jaminan perlindungan dan kepastian hak buruh serta masyarakat adat, keenam meminta jaminan perlindungan penuh terhadap kebebasan berekspresi, dan Meminta Transparansi APBD Kaltim.
Selain itu, Angga juga menyoroti terkait Gratispol pendidikan yang belum merata.
Menurutnya, banyak mahasiswa yang telah mengikuti prosedur pendaftaran, namun namanya tidak tercantum sebagai penerima manfaat.
“Di Universitas Mulawarman (Unmul) sendiri, banyak sekali teman-teman yang sudah mendaftar, tapi namanya tidak masuk dalam daftar penerima. Katanya program ini untuk seluruh mahasiswa, tapi faktanya hari ini muncul berbagai persyaratan rumit. Jadi, kami pertanyakan, gratis dari mananya?” cetus Angga.
Oleh karena itu, mahasiswa juga menilai menilai visi Rudy-Seno dalam membangun Kaltim melalui pendidikan dan kesehatan gratis hanya sekadar retorika politik.
“Waluhpol (janji manis/bohong), mulai dari kesehatan gratis hingga pendidikan gratis, nggak merata sekarang. Hanya omon-omon saja. Rudy Mas’ud waluh,” tegasnya.
Merespons itu, Rudy menyampaikan bahwa keberhasilan program gratispol ini ada datanya tidak sekedar omon-omon. Dia juga membandingkan keberhasilan program bantuan pendidikannya dengan program beasiswa Gubernur Kaltim sebelumnya.
“Perlu dicatat, program Kaltim Tuntas itu tidak lebih dari 5.000 penerima manfaat. Sementara Gratispol pada 2025 sudah menjangkau 24.000 mahasiswa. Di tahun 2026 ini, target kita melesat hingga 158.981 mahasiswa di seluruh Kaltim,” tegas Rudy.
Menurut dia, syarat utama penerima manfaat sangat sederhana hanya ber-KTP Kaltim dan telah berdomisili minimal tiga tahun di Kaltim.
Merespons keluhan mahasiswa soal nama yang tidak lolos verifikasi, Rudy menjelaskan bahwa ada regulasi ketat yang harus dipatuhi, termasuk batasan usia. Di mana S1 maksimal usia 25 tahun, S2 maksimal 35 tahun, dan S3 maksimal 40 tahun untuk reguler, sementara kelas eksekutif tidak termasuk dalam skema bantuan.
“Kita tidak pernah memutuskan secara sepihak yang memutuskan secara sepihak itu pihak kampus. Tapi saat ini sudah dievaluasi, nanti semua rektor baik swasta dan negeri akan menyampaikan itu,” ujarnya.
Terkait janji kampanye gratis semuanya yang kini dipertanyakan, Rudy mengakui adanya kendala regulasi di tingkat pusat. Dia membeberkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki aturan yang tidak memperbolehkan pengalokasian anggaran secara serampangan untuk seluruh lapisan tanpa klasifikasi.
“Waktu kampanye memang ingin gratis semuanya. Tapi begitu terpilih, aturan Kemendagri tidak membolehkan itu. Setelah kita lakukan exercise di lapangan, rentang UKT itu sangat jauh. UKT Kedokteran ada yang Rp25 juta, sementara yang lain ada Rp1,5 juta. Tidak mungkin disamakan. Maka kedokteran di-cover (ditanggung) Rp15 juta,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, Rudy menegaskan komitmennya untuk membangun SDM Kaltim demi memutus rantai kemiskinan. Namun, dia memberikan pilihan bebas kepada mahasiswa apakah ingin mengikuti gratispol atau tidak ke depannya.
“Saya tidak bisa memaksakan adek-adek ikut gratispol. Kalau tidak mau ikut nggak apa-apa. Mau ikut, silahkan,” demikian Rudy Mas’ud.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi
Tag: Pemprov KaltimProgram GratisPolRudy Mas'udSamarinda