TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H Irianto Lambrie menginstruksikan Sekprov dan Asisten I untuk membentuk tim khusus melakukan evaluasi terhadap penanganan pandemi Covid-19 di Kaltara.
“Tim khusus bertugas melakukan evaluasi dan mengidentifikasi apa saja yang belum maksimal dilakukan Pemprov Kaltara dan apa saja kendalanya,” kata gubernur saat memimpin rapat staf, Senin (22/6/2020).
Tim khusus, kata gubernur, juga ditugaskan melakukan kajian penerapan new normal untuk semua sektor/bidang kehidupan di Kaltara. Apakah sudah layak atau belum diterapkan new normal. Tim sudah harus mulai bekerja, dan paling cepat 3 hari hasil evaluasi itu sudah bisa disajikan.
Gubernur juga menerangkan, Pemprov Kaltara juga sedang menggodok aturan penerapan dan besaran tarif untuk uji sampel swab metode PCR dan uji cepat atau rapid tes Covid-19. Untuk rapid tes, rencananya akan kita gratiskan untuk pelajar, mahasiswa, tokoh agama, ASN, TNI/Polri atas persetujuan gubernur atau instansi yang membidangi.
“Adapun uji swab, kita akan terapkan beberapa syarat juga, yang saat ini sedang dipersiapkan. Pada prinsipnya, menolong masyarakat dan warga negara adalah memang tugas pemerintah dan pemerintah daerah,” papar gubernur.
Instruksi lain dari gubernur adalah meminta kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkup Pemprov Kaltara menindaklanjuti dengan serius beberapa catatan rekomendasi dan temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di laporan keuangan Tahun Anggaran 2019, terutama yang bersifat material.
“Batas waktu menyelesaikan temuan BPK 60 hari,” kata gubernur.
Gubernur juga juga menginstruksikan kepala OPD terkait dengan penanganan dampak Covid-19 bersiap menyalurkan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap III pada awal Juli 2020 bagi 5.000 KK.
“Penyaluran bantuan Tahap I dan II berjalan lancar, dan Tahap III juga harus lancar,” tegasnya.
Hal lain yang dibahas dalam rapat, menurut gubernur adalah dorongan dari Pemprov Kaltara kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan investor PLTA Sungai Kayan di Kabupaten Bulungan yaitu PT Kayan Hydro Energi (KHE) untuk merealisasikan rencana investasinya.
“Kemarin PT KHE sudah diaudit dan diakui dunia internasional bahwa perusahaan ini memiliki kapabilitas yang tinggi untuk membangun PLTA di Kaltara. Dalam perencanaannya saja, KHE sudah menghabiskan biaya USD 100 juta. Lalu dana yang disetor ke BKPM RI sebanyak Rp 2 triliun,” ungkap gubernur.
Gubernur juga mengatakan akan meresmikan Toko Indonesia di Krayan, Kabupaten Nunukan. Nanti barang yang dijual di toko tersebut akan dikolaborasikan dengan subsidi ongkos angkut (SOA) barang oleh Disperindagkop.
“Dan BUMD kita PT Benuanta Kaltara Jaya akan mensuplai dan mengelola barang di toko tersebut,” pungkasnya. (adv)
Tag: Irianto LambriePemprov Kaltara