Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah bersama Forkopimda Kukar saat menyimak rapat Forkopimda, Jumat (25/9). (Foto : tangkapan layar Youtube)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, hari ini menggelar rapat virtual, soal penegakkan disiplin penanggulangan Covid-19 di Kalimantan Timur, yang mesti ditangani tidak dengan cara biasa.

Gubernur Kaltim Isran Noor menerangkan, angka kasus terkonfirmasi positif Covid-19 nasional per Kamis (24/9) mencapai 4.634 kasus. Di Kalimantan Timur dalam 3-4 hari terakhir, kenaikan kasus rata-rata 200 per harinya. Kedisplinan protokol kesehatan jadi masalah krusial.

“Penanganannya harus dilakukan dengan cara darurat, beda, dan tidak bisa normal,” kata Isran, yang juga disiarkan langsung akun youtube Prokom Setkab Kutai Kartanegara, Jumat (25/9).

Dalam rapat Forkopimda itu juga terungkap. Bahwa Kalimantan Timur, kini berada di urutan ke-9 kasus terbanyak konfirmasi positif Covid-19. Sedangkan, provinsi terbesar menyumbang angka kasus positif Covid-19 di Kalimantan Timur, melalui migrasi atau pergerakan orang adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan.

Menyikapi itu, Isran menerangkan, dia sebagai kepala daerah telah berupaya menekan penyebaran Covid-19 sejak awal pandemi di Kalimantan Timur. Diantaranya, dengan memutuskan local lockdown sementara pendatang ke Kalimantan Timur sejak kemunculan 1 kasus positif, 16 Maret 2020.

“Pertama adalah Kalimantan Timur. Kemudian pidato Pak Presiden, tidak ada local lockdown. Kemudian batal,” ujar Isran.

Kaltim masuk provinsi prioritas percepatan penanganan Covid-19. (Foto : tangkapan layar Youtube)

“Kemudian awal Mei 2020, karena sudah dikurangi pengetatan, Gubernur kembali keluarkan edaran wajib swab keluar masuk Kaltim. Tidak boleh hanya rapid,” tambah Isran.

Dua kebijakan itu, menurut Isran, kembali mentah. “Kita mengimpor sumber-sumber penularan dari Jawa Timur, dan DKI (Jakarta),” jelas Isran.

Pangdam VI Mulawarman Mayjend TNI Heri Wiranto dalam kesempatan itu juga menjelaskan, saat ini, kasus Covid-19 memiliki klaster paling menonjol yakni klaster keluarga, perkantoran, dan yang harus diantisipasi adalah klaster Pilkada.

Di Jakarta, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menko Maritim dan Investasi beserta Satgas Covid-19 nasional, melaksanakan percepatan penanganan pada 8 provinsi prioritas saat ini ditambah 5 provinsi prioritas.

Delapan provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jatim, Jateng, Jabar, Sulsel, Kalsel, Sumut dan Bali. Tambahan 5 provinsi prioritas adalab Kaltim, Riau, Sumsel, Papua dan Sumbar. “Kira diminta tingkatkan disiplin, untuk menurunkan angka kasus harian dan angka kematian,” tegas Pangdam Heri.

Dari laporan dia terima, Heri menyebut kasus di Samarinda dan Kutai Kartanegara, cenderung mengalami kenaikan kasus yang tinggi. “Kalau tidak tegas (menegakkan disiplin patuh protokol kesehatan) repot nanti,” sebut Heri.

Juga untuk percepatan penanganan kasus, lanjut Heri, perlu adanya pemangkasan birokrasi administrasi. “Di Balikpapan, sempat kehabisan APD (Alat Pelindung Diri). Saya lapor ke Pak Doni Monardo (Ketua Satgas Covid-19 Nasional yang juga Kepala BNPB), kebutuhan 3.000 APD. Saat itu juga APD datang,” terang Heri.

Strategi Kemenko Marves menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo. (Foto : tangkapan layar Youtube)

Sedangkan, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Herry Rudolf Nahak menerangkan, Polri dan TNI, siap membantu pemerintah daerah untuk menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) No 06/2020 pada upaya pencegahan dan pendisiplinan kepad masyarakat, untuk taat protokol kesehatan.

“Polri sendiri, sudah menggelar operasi aman nusa, untuk operasi bencana yang sekarang adalah bencana non alam. Perlu diperkuat Perda, sehingga hakim dan jaksa mungkin, bisa langsung memutuskan sanksi di lapangan (yang melanggar protokol kesehatan),” tegas Herry.

“Kampanye Pilkada dimulai besok. Semua pihak mesti bersinergi agar proses tahapan ini tidak menimbulkan klaster baru,” sebut Herry.

Terkait Pilkada 2020, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur Rudiansyah menegaskan, PKPU No 13/2020 menjadi acuan. PKPU itu memuat tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease (Covid)-19.

“Dalam PKPU itu, memberi kewenangan Bawaslu melakukan penindakan. Beberapa sanksi misal penghentian kegiatan di tempat apabila tidak bisa (memenuhi protokol kesehatan),” tegas Rudi.

Dalam kesempatan itu juga, dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menyarankan diperlukannya payung hukum yang kuat, untuk memutus perkara terkait sanksi pelanggar protokol kesehatan di tengah masyarakat. (006)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *