Gubernur Kaltara: Awasi Distribusi Elpiji 3 Kg Secara Ketat

lpg
Konsumen LPG 3 Kg di Kaltara.

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Gubernur Kalimantan Utara DR H Irianto Lambrie minta pengawasan atas elpiji 3 kilogram yang merupakan barang bersubsidi dilakukan secara ketat. Gubernug telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500/40/B.Eko/GUB/2018  tentang Pengawasan Distribusi BBM dan LPG Tabung 3 Kilogram.

Dalam SE tertanggal 11 Januari 2018 yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Kaltara ditegaskan  agar pemerintah daerah membentuk tim pengawasan, pengendalian dan evaluasi pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram di masing-masing kabupaten dan kota.

“Tugas tim itu melaksanakan pengawasan pendistribusian LPG tabung 3 kilogram dari agen ke pangkalan dan memaksimalkan penjualan dari pangkalan ke konsumen akhir,” kata Irianto di akun resmi medsosnya, hari ini, Senin (19/02). SE dikeluarkan  berkaitan dengan isu melonjaknya harga LPG 3 kilogram di wilayah perbatasan akibat spekulan, tim harus lebih intensif melakukan pengawasan.

kuota
Kuota LPG 3 Kg per kabupaten/kota di Kaltara

Menurut gubernur, selain mengawasi LPG, tim juga harus melaksanakan pengawasan terhadap harga jual BBM di tingkat penyalur, baik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014, tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Terkait penggunaan LPG 3 Kg, Irianto mengimbau kepada seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara), baik di Pemprov maupun di kabupaten dan kota, serta seluruh masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp 1,5 juta per bulan untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kilogram dan beralih menggunakan LPG tabung ukuran lainnya. “LPG 3 Kg adalah hak warga kurang mampu. Oleh karenanya, saya minta masyarakat yang mampu, utamanya ASN, TNI/Polri tidak menggunakannya. Gunakan LPG lain yang tidak bersubsidi,” tegasnya. (001)