Gubernur Kaltara: Bicara APBD, Artinya Bicara Manfaatnya

aa
H Irianto Lambrie. (Foto Infopubdok Kaltara)

BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA-Bicara APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), artinya bicara manfaat. Kalau membicarakan APBD dari sisi jumlah, tak ada habis-habisnya, akan selalu  dibanding-bandingkan dengan daerah lain.

“Lebih baik bicara APBD dari sisi manfaatnya untuk orang banyak, publik. Bicara APBD, artinya bicara manfaat,” kata Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), H Irianto Lambrie saat berbicara dihadapan pimpinan cabang Bank Mandiri se-Kalimantan peserta Workshop Eksekutif Strategi 2019 Region IX Kalimantan di Balikpapan, Jumat (8/3/2019).

Meski topik pembicararan yang dibawakan gubernur tentang  APBD Kaltara  2019 Rp2,5 triliun, tapi dia tidak membicarakan apakah itu besar atau kecil untuk ukuran provinsi yang begitu luas. “Inti dari masalah uang adalah bagaimana menggunakannya agar  bermanfaat untuk banyak orang. Kalau kita bicara uang selalu dari sisi jumlah, banyak atau sedikit, belum tentu juga memberi manfaat kepada orang banyak,” kata Irianto.

Apakah uang bisa bermanfaat untuk kepentingan banyak orang, lanjut gubernur,  juga tergantung kepada niat pemimpin yang memegang kuasa atas uang. “Di Kaltara, saya bersama staf selalu berusaha uang bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Berusaha meluruskan niat, untuk mengabdikan hidup supaya memberikan banyak manfaat untuk orang banyak.  Alhamdulillah, dengan niat yang lurus, dan melalui berbagai upaya, sekarang Kaltara sudah mampu banyak membangun, ujarnya.

aa
Pimpinan cabang Bank Mandiri se-Kalimantan peserta Workshop Eksekutif Strategi 2019 Region IX Kalimantan di Balikpapan, Jumat (8/3/2019). (Foto Infopubdok Kaltara)

Menurut gubernur, berbicara soal APBD. Sebagai provinsi baru, APBD Kaltara sangat kecil. Pada 2019 ini hanya sekitar Rp 2,5 triliun.  Tapi, uang bukan segala-galanya. Bukan masalah besar atau kecilnya. Bagaimana dengan uang sedikit, bisa bermanfaat untuk banyak orang. “Bicara uang, artinya bicara bagaimna cara kita mengelolanya. Itu yang terpenting. Dan ini lah yang kita lakukan di Kaltara,” katanya.

Strategi menggunakan uang yang sedikit agar manfaatnya tetap bisa dirakan masyarakat, kata gubernur, Pertama, melakukan efisiensi anggaran. Beberapa anggaran yang kurang produktif, seperti honor-honor kegiatandipangkas, uang perjalanan dinas di kurangi.

Uang yang dihasilkan dari rasionalisasi tadi cukup besar. Uang itu digunakan untuk membantu masyarakat miskin,  rehab rumah masyarakat yang tidak layak, agar menjadi lebih layak. Juga digunakan untuk membangun infrastruktur, memperbaiki jalan yang rusak. Memberikan fasilitas kesehatan, pendidikan secara gratis. Utamanya bagi masyarakat miskin. “Hasilnya, Alhamdulillah angka kemiskinan di Kaltara turun. Dari sekitar 12 persen pada 2012, kini menjadi kurang lebih 6 persen,” unkap gubernur.

Kedua;  dalam pengelolaan APBD adalah dengan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaannya. Antara lain dengan memperbaiki sistem. Dari konvensional ke arah digital, dengan sistem online. Tujuannya  agar pengelolaan keuangan lebih akuntabel, efisien dan transparan.

Ketiga;  terus melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam, juga melakukan kerja sama dengan pihak lain. Salah satunya dengan perbankkan.

Menurut gubernur, kepala daerah tidak boleh hanya berharap pada anggaran pemerintah, baik melalui APBD maupun APBN. Maka dari itu, juga berusaha menarik investasi ke Kaltara. Jangka panjang,  merencanakan membangun Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) yang terintegrasi dengan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air). “Saat ini sudah mulai dibangun,” kata Irianto.

Gubernur menjelaskan, apa yang sudah mulai dibangunnya sekarang, mungkin dia sendiri tak merasakan nikmat, tapi dipastikan akan bermanfaat untuk masa depan Kaltara. Mungkin 10 tahun ke depan baru bisa dirasakan oleh masyarakat. “Jika investasi ini jalan, saya yakin uang puluhan triliun akan beredar di Kaltara. Yang goalnya, adalah kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Untuk mencapai tujuan pembangunan, masyarakat yang sejahtera bukan hal yang mudah. Perlu kerja keras, kerja cerdas. Dibutuhkan inovasi – inovasi, serta yang tak kalah penting adalah sikap dari masyarakat  sendiri untuk bisa menerima dan berpikir untuk maju.

Pemerintah juga perlu mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Dan itu juga sudah dilakukan Pemprov Kaltara  dengan berbagai program. Seperti pemberian beasiswa, serta menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi. Baik di dalam maupun luar negeri. “Tak hanya SDM, kita berusaha meningkatkan sarana infrastruktur di Kaltara,” kata gubernur. (adv)