NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Pemerintah Kalimantan Utara merencanakan menambah Ruang Kelas Belajar (RKB) SMA Negeri di kabupaten/kota yang kesulitan menambah daya tampung murid baru setiap tahun ajaran baru. Jika ada masyarakat yang mau menghibahkan tanahnya ke Pemprov Kaltara untuk membangun SMA Negeri baru, Pemprov siap membangunkan.
“Semua permasalahan ada solusi, kalau di Kabupaten Nunukan terbatas daya tampung, nanti kita bangun kelas baru di SMA Negeri. Kalau ada yang masyarakat yang mau menghibahkan tanahnya ke Pemprov, makan akan dibangunkan sekolah baru,” kata Gubernur Kaltara, H. Zainal Arifin Paliwang pada Niaga.Asia, Selasa (19/07/2022).
Daya tampung murid di SMAN 1 dan SMAN 2 di Kecamatan Nunukan tahun ajaran baru 2022, maksimal hanya sekitar 432 orang, itupun sebagian sudah menggunakan ruang laboratorium atau ruang guru jadi RKB.
“Insyaallah kita buatkan ruang belajar baru. Kita yakin SMA Negeri di Nunukan sangat dibutuhkan, apalagi orang tuanya sangat ingin anaknya sekolah di negeri,” ucapnya.
Program jangka panjang Pemprov Kaltara dalam memenuhi pendidikan di Nunukan adalah membangun SMA Negeri baru di wilayah zonasi yang selama ini tidak mungkin tertampung di SMAN 1 dan SMAN 2 Kecamatan Nunukan.
Rencana pembangunan SMA Negeri baru bisa terlaksana cepat apabila ada lahan kosong milik masyarakat yang dihibahkan seperti yang dilakukan Pemprov Kaltara dalam membangun sekolah di Lumbis Ogong.
“Yang penting ada tanah hibah, kita siap membangun sekolah tahun depan, pasti kita penuhi keinginan masyarakat,” tutur Zainal.
Pemerintah Ingin 60 Persen Masuk SMK
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara, Teguh Hendri Sutanto menuturkan, persoalan RKB di SMA Negeri bisa teratasi apabila masyarakat Nunukan tidak terlalu fokus mengejar pendidikan SMA Negeri.
“Kita punya SMKN di Sei Fatimah Nunukan kuotanya sangat banyak, pelajar gagal masuk SMA bisa ditampung di SMKN, nah masalahnya mereka tidak mau,” sebutnya.
Sebagai penanggungjawab pendidikan di Kaltara, Teguh mengaku belum berhasil menjalankan program pemerintah yang menginginkan 40 persen lulusan SMP masuk SMA dan 60 persen kelulusan masuk SMK.
SMK adalah sekolah kejuruan yang disiapkan untuk bekerja dan lulusan SMK tetap bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Inilah yang belum dipahami masyarakat yang masih menilai hanya lulusan SMA bisa melanjutkan kuliah.
“Ketika anak-anak masuk SMA lulus, tapi tidak melanjutkan kuliah, maka menciptakan pengangguran. Beda dengan SMK, setelah lulus sekolah memiliki keterampilan untuk bekerja,” jelas Teguh.
Solusi lain ditawarkan pemerintah mengatasi terbatasnya daya tampung SMA Nunukan adalah menyiapkan satu kelas blok khusus untuk menampung anak-anak dari kawasan tertentu yang berada di luar zonasi.
“Jika memungkinkan akan lebih baik pemerintah menambah 1 atau 2 ruang kelas di tiap sekolah. Kami masih petakan persoalan PPDB Nunukan, maka yang paling baik dan aman, memang semestinya ditambah sekolah baru,” tutupnya.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Rachmat Rolau
Tag: Pendidikan