a
Dr. H Irianto Lambrie. (Foto Infopubdok Kaltara)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Rencana pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) terus berprogres. Selain mengenai lahan yang sudah dibahas dalam pertemuan dengan Kementerian ATR/BPN RI, Pemprov Kaltara mensinkronkan progres pembangunan dan pengembangan KIPI dengan data yang diterima pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman.

“Sesuai informasi yang dilaporkan Kepala DPUPR-Perkim yang ikut dalam rapat bersama pihak Kemenko Maritim, Pemerintah Indonesia menerapkan perjanjian kerja sama yang berbeda, dengan mengedepankan prospek yang ada. Dalam hal ini, perjanjian kerja samanya disebut Global Maritime Fulcrum dalam balutan Belt And Road Initiatives (GMF-BRI),” ungkap Gubernur Kaltara, Dr. H Irianto Lambrie, Kamis (6/12).

Menurut gubernur, dari perjanjian itu, Pemerintah Indonesia dan RRT sepakat untuk membentuk working group atau tim kerja. Dilanjutkan dengan membuat list proyek yang akan ditawarkan ke Pemerintah RRT.  “Info dari Kemenko Maritim, ada 25 proyek yang akan ditawarkan melalui skema kerja sama GMF-BRI atau yang dikenal juga dengan sebutan OBOR (One Belt One Road),” paparnya.

Dari 4 provinsi prioritas dan non lokasi prioritas, yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara dan Bali, 11 di antaranya berada di Kaltara.  Sebelas proyek itu, terdiri dari 4 proyek pengembangan kawasan, 4 proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan 3 tenant.

“Insya Allah, Januari 2019 sudah ditetapkan proyek mana yang perlu dilaksanakan dan ditawarkan. Tentu saja, salah satunya KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi,” kata Irianto. Kabar baik lainnya, untuk pengembangan dan pembangunan KIPI ada keinginan Pemerintah RRT untuk memberikan dana hibah guna pelaksanaan pembuatan studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) dan masterplan proyek prioritas di Kaltara. Nilai dana hibah yang akan diberikan antara Rp 50 hingga Rp 100 miliar.

aa
Grafis Infopubdok Kaltara

Pemberian hibah ini merupakan bagian dari kesepakatan GMF-BRI. Tak hanya penyusunan FS dan masterplan tersebut, hibah Pemerintah RRT ini juga akan mendukung upaya lainnya dari percepatan pengembangan KIPI. Yakni, upaya usulan perbaikan delineasi dari Pemprov Kaltara pada KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi.

“Perlu saya informasikan, saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang telah masuk untuk berinvestasi di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi dan sudah berprogres. Di antaranya PT Inalum yang sudah mulai melakukan studi detail.,” terang gubernur.

Kemudian PT Kayan Patria Propertindo sudah melakukan pembebasan lahan, dan sekarang sedang membuat risalah peraturan IUKI (Izin Usaha Kawasan Indonesia) kepada Kementerian Perindustrian.

Ada juga PT Adhidaya Suprakencana, PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri yang telah membebaskan lahan, serta PT Indonesia Strategis Industri. Selain sudah menyiapkan lahan, dan mendapatkan NIB di OSS Kalimantan Timur, perusahaan ini tinggal menunggu Izin Lokasi Kawasan Industri sedang berproses.

Terealisasinya pengembangan kawasan Industri yang sangat besar ini, perlu dukungan semua pihak. utamanya masyarakat Kaltara.  Untuk itu, selaku Gubernur, kata Irianto , dia mengajak semua untuk memberikan dukungan. “Apa  kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat, utamanya bagi generasi kita mendatang,” ucapnya. (001)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *