TARAKAN.NIAGA.ASIA-Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), H Irianto Lambrie menyerahkan bantuan Pemerintah Provinsi Kaltara kepada nelayan berupa 10 unit perahu dan mesin tempel, serta 15 unit mesin kapal 24 PK. Bantuan diserahkan di galangan kapal PT Sadewa Gemilang Industri (SGI) Tarakan, Minggu (24/3/2019).
“Bantuan yang diserahkan menyesuaikan dengan kebutuhan nlayan di Kaltara. Kita berikan kapal 10 GT keatas, sebagai upaya meningkatkan produktivitas nelayan. Permasalahan lainnya, adalah alat tangkap yang tepat,” kata gubernur.
Sebagai provinsi baru, lanjut gubernur, APBD Kaltara memang relatif kecil. Namun Pemprov tidak putus asa. Untuk mendapatkan angggaran, harus bekerja keras. Dengan uang terbatas itu, wilayah yang luas, maka pembagiannya diupayakan maksimal bagi rakyat Kaltara. “Walau tak sempurna, namun diprioritaskan kepada warga yang membutuhkan. Seperti petani, nelayan, juga masyarakat yang belum memiliki pekerjaan,” ungkapnya.
Menurut Irianto, untuk nelayan sendiri, anggaran yang tersedia cukup besar. Semua bantuan yang diberikan harus dipertanggungjawabkan secara administrasi keuangan negara. Sifatnya hibah dan dalam pengawasan, baik oleh kelompok tani maupun pemerintah (audit).
Pemprov berusaha memberikan bantuan secara merata ke seluruh kelompok nelayan di Kaltara. “Saya memang memerintahkan kepada kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara untuk perhatikan keluhan nelayan ini. Jangan sampai dipolitisasi. Yang pasti, Pemprov Kaltara bekerja membantu nelayan,” kata gubernur.
Pemprov Bayarkan Iuran BPJS Nelayan
Bantuan yang diberikan bukan hanya dalam bentuk alat tangkap atau sarana lainnya, tahun lalu, Pemprov Kaltara juga membayarkan iuran BPJS Kesehatan bagi keluarga nelayan yang tidak mampu. Dana teralokasi sekitar Rp 3 miliar seluruhnya.
Dalam kesempatan itu, gubernur juga menyerahkan bantuan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kaltara kepada kelompok tani di Tarakan.”Harapan saya, gunakan bantuan yang diserahkan tadi sesuai kepentingan dan tujuannya. Dipelihara agar tidak cepat dan mudah rusak. Tunjuk ketua kelompoknya, penempatan alatnya harus aman, dan jangan curiga mencurigai hingga bertengkar,” kata gubernur mengingatkan.
Gubernur juga menginformasikan, untuk permodalan disarankan dalam bentuk koperasi. Di Disperindagkop-UMKM, ada dana pinjaman lunak untuk kelompok atau perorangan. Untuk persyaratannya, dapat didownload atau datang langsung ke Disperindagkop-UMKM Kaltara guna memperoleh pinjaman itu. “Dana ini dibawah pengawasan LPDB UMKM, dan Kaltara mendapatkan jatah hingga Rp 100 miliar,” ujarnya.
Pada kesempatan yang lain, Minggu sore (23/3) ini, gubernur bertemu dengan jajaran pengurus Forum Komunikasi Antar Pekerja Tengkayu 1 yang dipimpin ketuanya, Nanrang. Pekerja menyampaikan keinginan kepada Gubernur, terkait eksistensi para pekerja yang dibawahi forum koordinasi tersebut pasca dialihkan pengelolaannya ke Pemprov Kaltara.
Di bawah forum koordinasi ini, ada 215 anggota yang terdiri dari pekerja TKBM, pengusaha speedboat non reguler,pengusaha mobil rental, dan lainnya. Selaku Gubernur, Irianto menyarankan agar forum memiliki badan hukum yang jelas pada tingkat provinsi untuk dapat beroperasi di Pelabuhan Tengkayu 1 secara intensif.
“Saya sangat mendukung keberadaan forum ini, juga anggotanya. Dari itu, saya sangat berharap saran saya tersebut dapat segera direalisasikan. Sehingga, secara legal formal, forum dan anggotanya memiliki dasar hukum yang jelas,” saran gubernur. Forum berbadan hukum bisa digunakan untuk membantu meningkatkan produktivitas Pelabuhan Tengkayu 1 dan kesejahteraan anggota forum. Perizinan terkait, dapat diurus di Badan Kesbangpol Provinsi Kaltara. (adv)