SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud maupun Pemprov Kaltim belum mengkomunikasikan dengan DPRD rencana kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) di bidang ketahanan pangan.
Hal itu dikatakan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, saat dikonfirmasi wartawan hari Senin (19/5/2025).
Rencana tersebut memang sudah terdengar di kalangan internal pemerintah daerah, namun belum ada pembahasan atau penyampaian resmi kepada pihak legislatif.
“Ya, itu lagi dijajaki oleh Pak Gubernur, Tapi secara langsung Pak Gubernur belum menyampaikan kepada Dewan. Jadi sampai saat ini kami di DPRD belum menerima informasi atau dokumen resmi terkait rencana kerja sama tersebut,” ujarnya.
Menurut Hasanuddin, pihaknya tidak bisa memberikan komentar sebelum mendapatkan penjelasan langsung dari Gubernur Kalimantan Timur. Ia menyarankan agar pertanyaan teknis mengenai kerja sama itu langsung ditujukan kepada Gubernur kaltim terlebih dahulu, mengingat belum ada jalur formal yang ditempuh untuk melibatkan DPRD.
“Bagusnya dipertanyakan dulu ke Pak Gubernur, karena kami di Dewan belum ada komunikasi. Tapi dalam waktu dekat ini, kita ada rencana rapat koordinasi dengan Pak Gubernur,” ungkap politisi Golkar tersebut.
Hasanuddin juga menjelaskan bahwa agenda rapat koordinasi antara DPRD dan Gubernur kemungkinan besar akan dilaksanakan pada Kamis mendatang, setelah sejumlah kegiatan kedewanan rampung.
“Kalau tidak ada halangan, mohon maaf, hari Kamis kita akan koordinasi. Baru nanti bisa kami jawab secara pasti apa isi dan bentuk kerja sama itu, termasuk apakah akan berdampak positif terhadap ketahanan pangan Kaltim,” tambahnya.
Hasanuddin mengatakan, DPRD tentu mendukung semua langkah strategis yang dilakukan pemerintah provinsi dalam rangka memperkuat ketahanan pangan. Tapi harus jelas skemanya, transparan, dan ada koordinasi dengan DPRD karena ini menyangkut anggaran dan kepentingan publik.
Selain itu, dalam kerja sama perlu ada hitung-hitungannya agar tidak hanya menguntungkan satu pihak saja.
“Prinsipnya kami di DPRD siap mendukung, asal memang kerja sama itu berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kaltim. Apalagi kalau bicara soal ketahanan pangan, itu menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: DPRD Kaltim