SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H Isran Noor mengatakan, media  massa apakah itu cetak, elektronik, maupun media digital (online) seharusnya minta konfirmasi dan klarifikasi pada kesempatan pertama apabila menulis berita yang berdampak luas dan menyangkut nama baik seseorang.

“Saya berpendapat, wartawan seharusnya minta konfirmasi atau klarifikasi dikesempatan pertama, artinya sebelum berita dicetak  atau ditayangkan, atau disebar. Bukan sebaliknya, pada kesempatan kedua, atau setelah berita disebar ke publik baru minta konfirmasi dan klarifikasi,” kata Isran Noor dalam pidato pembukaan Diskusi 2019 bertajuk “Media Digital Membangun Kaltim” di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernuran Kaltim, Selasa (29/1).

Dalam diskusi yang dipandu wartawan utama, Charles Siahaan tersebut, juga dihadirkan sebagai pembicara, Kepala Bappeda Kaltim, H Zairin Zain, Head of Media Communication &Relation Support Department PT Pertamina Huku Mahakam, Krintanto Hartadi, Head of Regional Corporate Communications Go-Jek Indonesia, Mulawarman, dan wartawan Utama, Intoniswan, Pemimpin Redaksi Media Online Niaga.Asia.

Contor berita yang wartawannya baru minta konfirmasi dan klarifikasi pada kesempatan kedua adalah, berita menyangkut Sekdaprov Kaltim. “Saya baru dimintai konfirmasi atau klarifikasi setelah beritanya tersebar luas. Itu tidak bagus dan baik, makanya saya tak menanggapi,” kata Isran. “Secara psikologis berita tetang Sekdaprov Kaltim itu merugikan nama baik orang yang disebut-sebut dalam berita tersebut,” lanjutnya.

Menurut Isran, meski antar media ada keinginan  paling depan, atau ingin pertama memberitakan sesuatu, sebaiknya tak mengabaikan prinsip-prinsip pemberitaan, wajib ada konfirmasi dan klarifikasi, agar tidak bias dan merugikan orang yang jadi obyek dalam berita. Ingin paling cepat boleh saja, tapi ketepatan jauh lebih penting. “Memberikan kesempatan pertama kepada orang yang menjadi obyek berita, itu lah yang harus diutamakan,” kata mantan bupati Kutim 2009-2015 itu. (001)