JAKARTA.NIAGA.ASIA-Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H Irianto Lambrie memaparkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Ju’mat (22/11) malam.
Paparan gubernur Kaltara dihadiri Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kemenpan-RB, M. Yusuf Ateh mewakili Menteria PANRB, Tjahjo Kumulo dan Nadimah, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II.
Menurut Irianto, salah satu hal yang dipaparkan adalah terkait dengan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan anggaran untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Sebagai provinsi baru, APBD Kaltara kecil. Namun bukan berarti kita tidak bisa berbuat. Alhamdulillah, meski APBD kita kecil, banyak program yang bisa lakukan, dan bisa dirasakan oleh masyarakat.,” katanya.
Kebijakan efisiensi anggaran di kaltara juga didukung dengan pengelolaan anggaran yang baik, dan akuntabel. Ini penting, dan di Kaltara sudah dilakukan. Dibuktikan dengan penilaian BPK RI yang sejak awal melakukan pemeriksaan, hingga 5 kali berturut-turut memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Sejak 2018, kita lakukan efisiensi anggaran dengan memangkas beberapa pos anggaran, utamanya pada belanja pegawai. Seperti anggaran perjalanan dinas, honorarium. Dari pemangkasan itu, kita peroleh anggaran sebesar kurang lebih Rp 190 miliar,” ungkap gubernur.
Anggaran yang diperoleh dari efisiensi digunakan untuk melakukan berbagai program yang bermanfaat untuk masyarakat. Seperti untuk program pemberian beasiswa Kaltara cerdas, program dokter terbang, pemberian subsidi ongkos angkut, baik barang maupun penumpang ke perbatasan dan pedalaman.
Kemudian, juga program jemput pasien miskin, rehab rumah warga kurang mampu, pemberian insentif guru, membayarkan iuran BPJS kesehatan bagi warga kurang mampu, membangun Toko Indonesia, si Pelandukilat dan bebarapa lainnya.
Program-program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Utamanya warga kurang mampu. Seperti program rehab rumah layak huni, baik yang didanai APBD Provinsi maupun bantuan dari pusat melalui APBN, hingga saat ini sudah sekitar 10.000 rumah warga yang dibantu.
“Rumah warga yang sebelumnya tidak layak huni, menjadi layak huni. Sehingga bisa menumbuhkan rasa percaya diri warga,” gubernur menjelaskan.
Begitu pun dengan program dokter terbang, maupun si pelandukilat (pelayanan administrasi kependudukan), selama ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan. Melalui program jemput bola dengan mendatangi daerah remote area, untuk memberikan pelayanan kesehatan dan juga administrasi kependudukan.
Selain itu, lanjut gubernur, Pemprov Kaltara juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Utamanya membuka keterisolasian wilayah, membangun jalan ke perbatasan, membuka konektivitas. Ini penting sebagai upaya memperlancar distribusi dan transportasi masyarakat.
Dalam penganggaran, pemprov juga memikirkan masalah peningkatan SDM. Di antaranya dengan memberikan insentif kepada guru dan penyuluh, kemudian membantu beasiswa melalui program Kaltara Cerdas.
Dari beberapa program yang di lakukan, melalui efisiensi anggaran, hingga ketapatan sasaran dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, hasilnya bisa dilihat melalui indikator-indikator capaian Kaltara.
Misalnya, pertumbuhan ekonomi Kaltara sejak beberapa tahun terakhir selalu tertinggi di Kalimantan. Kemudian indikator angka pengangguran yang terus mengalami penurunan. Juga angka kemiskinan, yang turun secara signifikan.
“Indikator lainnya, berupa berbagai penghargaan untuk Kaltara yang diberikan oleh sejumlah Lembaga independent, maupun dari pemerintah pusat. Seperti Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kaltara yang merupakan yang terbaik, penghargaan inovasi Top 45 terbaik nasional, dan lainnya,” kata gubernur.
Di sisi lain, pemprov juga terus memperbaiki sistem tata kelola birokrasi, manajemen organisasi, di lingkup Pemprov Kaltara. Hal ini untuk mengimplementasikan SAKIP dengan lebih baik lagi.
Yaitu melalui sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang terukur dan akuntabel.
Dalam paparan itu, kata gubernur, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kemenpan-RB, M. Yusuf Ateh juga memberikan masukan. “ Saya ucapkan terima kasih atas masukan-masukan dari Pak Yusuf Atep. Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk memperbaiki SAKIP di Pemprov Kaltara. Nanti akan kita tindaklanjuti bersama jajaran Pemprov,” kata Irianto. (001)
Tag: Irianto Lambrie