Editorial Niaga.Asia
Sekarang ini di masyarakat ramai bisik-bisik bahwa Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud sedang menyusun anggota TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan). Sepanjang keberadaannya TGUPP selalu jadi kontroversi di masyarakat.
Pada umumnya masyarakat menilai TGUPP itu tidak diperlukan, hanya buang-buang uang, hanya menganggu konsentrasi kepala Perangkat Daerah, TGUPP sarangnya nepotisme dan koncoisme gubernur dan wakil gubernur. TGUPP rumah yang disiapkan kepala daerah untuk membalas jasa orang-orang yang telah bekerja untuk memenangkannya, tapi mereka digaji pakai uang rakyat.
Meski demikian negatif keberadaan TGUPP, masyarakat tak berdaya melarang gubernur membentuk TGUPP dan mengambil uang rakyat untuk menggaji mereka. Ini semacam ikhlas, tapi tidak benar-benar ikhlas.
TGUPP gubernur-gubernur sebelumnya, tak terbukti dan tidak pernah menyodorkan bukti kepada masyarakat maupun ke wakil rakyat, mereka sanggup atau telah membuat pembangunan berjalan cepat. Yang disaksikan rakyat cuma anggota TGUPP tersebut, bagian dari upaya gubernur membangun nepotisme dengan membawa orang satu kampung, orang satu suku, orang satu tempat kuliah, anak teman dari teman ke rumah yang namanya TGUPP dan menggaji mereka pakai uang rakyat.
Banyak janji, anggota TGUPP tidak akan cawe-cawe proyek, tidak cawe-cawe dalam mutasi pegawai, tapi fakta membuktikan dan saya banyak menerima keluhan, anggota TGUPP sering-sering cawe-cawe proyek, minta proyek, minta pemborong tertentu dikasih pekerjaan, cawe-cawe mutasi dan promosi pejabat setingkat kepala bidang di berbagai bidang.
Tapi tidak sedikit pula minta sangu kepada para kepala dinas, dengan dalih diminta gubernur melaksanakan tugas tertentu.
Tapi yang paling nyata dari keberadaan TGUPP selama ini, kompetensi mereka tidak jelas, faktor kompetensi dikalahkan faktor kedekatan hubungan. Rakyat berhak tahu kriteria dan atau kompetnsi yang bagaimana yang dipakai gubernur dalam menetapkan seseorang jadi anggota TGUPP, dan bagaimana pertanggungjawaban kerjanya, karena mereka menerima honor dari uang rakyat.
Kabar terbaru yang beredar adalah, gubernur merencanakan jumlah anggota TGUPP sekitar 20 orang, tapi kabar terakhir menyebutkan jumlahnya membengkak jadi 40 orang sebab, wakil gubernur juga ingin ada ”orangnya” di TGUPP.
Gubernur Rudy perlu diingat, kebijakan berbau nepotisme dan koncoisme, pembawa masalah. Salah satu penyebab mengapa Isran Noor tidak dipilih rakyat lagi adalah nepotismenya kelewatan saat menjabat gubernur.
Kompetensi manusia di Kaltim sudah mumpuni, jadi tidak perlu orang satu kampung atau orang yang selama ini jadi teman dari Jakarta dibawa ke Kaltim untuk anggota TGUPP. Di Kaltim cukup banyak anak muda yang bisa diajak atau mau berpikir 16 jam sehari bagaimana memajukan Kaltim dan mempercepat pembangunan daerah. @
Tag: NepotismeTGUPP Kaltim