SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Terlambatnya penyelesaian pembangunan Jalan Tol Samarinda-Balikpapan disebabkan oleh sejumlah kendala tekhnis termasuk cuaca dan kontur tanah. Guna mengatasi persoalan tersebut pihak kontraktor PT Waskita menggunakan teknologi Vacuum Consolidation Method (VCM).
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandi menuturkan alasan penggunaan teknologi VCM yang diaminkan Pemprov Kaltim melalui instansi terkait tersebut diperuntukkan agar merubah kontur tanah menjadi jauh lebih padat dan mendapat jaminan 10 tahun dari PT Waskita.
Seperti diketahui, teknologi dimaksud pertama kali digunakan di Indonesia untuk membangun konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera ruas Palembang-Indralaya (Palindra). Teknologi ini dipilih untuk mengurangi kadar air dan kadar udara dalam tanah di lokasi pengembangan jalan tol yang merupakan daerah rawa.
“Seperti keterangan dari pihak Bidang Cipta Marga, bahwa PT Waskita yang menjamin hasil vakuum itu dengan garansi 10 tahun termasuk bangunan di atas lahannya. Kalau terjadi longsor ya mereka menjamin,” tutur Agus ketika memimpin rapat kerja Komisi III DPRD Kaltim dengan Dinas PUPR, Selasa (19/3).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUTRPR) Kaltim Runandar menyebutkan ada yang terlewatkan dari perencanaan awal yakni kontur tanah yang ternyata lunak, ini disebabkan pengambilan sampel tak di semua wilayah.
“Karena waktu itu di-stop akibat terjadi longsor, kemudian dilakukan penyelidikan dengan melibatkan tim geologi. Nah, ternyata harus merubah yakni metode vakuum akan tetapi dengan konsekuensi mengurangi dari 3,2 Km menjadi 2,2 Km karena terkait harga,” sebutnya.
VCM sendiri menurut Runandar dimaksudkan untuk mempercepat penurunan dan meningkatkan daya dukung tanah asli yang lunak dengan melakukan pemompaan vakuum pada tanah yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar air maupun kadar udara pada butiran tanah sehingga dapat mempercepat penurunan jangka panjang dan perbedaan penurunan.
Terkait Jembatan Mahakam IV untuk jalan pendekat sisi Samarinda seberang sudah selesai dilaksanakan. Sedangkan untuk bentang tengah ditarget selesai akhir 2018, kendati demikian dikarenakan ada kendala tekhnis maka pemerintah memberikan tambahan waktu penyelesaian dengan konsekuensi denda berjalan.
“50 hari waktu tambahan yang berikan, pemberian tambahan waktu ini berdasarkan evaluasi seperti lubang baut, waktu pengolongan bawah jembatan terkait waktu jalan ponton, efektifnya alat baru bisa digunakan dibawah jembatan jam 12 siang sehingga banyak waktu yang terbuang, padahal sudah berupaya bekerja 24 jam,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila tambahan waktu pertama diberikan tetapi belum selesai maka diberikan tambahan waktu kedua yakni 40 hari, dan apabila belum juga selesai maka diberikan tambahan waktu sampai rampung tetapi dengan catatan denda terus berjalan. “Progresnya 99, 21 persen untuk sisi bentang tengah. Tanggal 27 Maret diharapkan selesai,” sebutnya.
“Kami mengajukan Rp 27 miliar di P-APBD Kaltim 2019 untuk penyelesaian yaitu pengaspalan, reiling, dan uji kelayakan beban jembatan. Walaupun aspal memang tak masuk dalam perencanaan akan tetapi aspal menjadi salah satu persyaratan untuk melakukan uji beban sehingga ini harus dilaksanakan,” pungkasnya. (adv/hms4)