Hakim Tanyakan Anggaran Pengadaan Solar Cell di DPMPTSP Kutim

Penyidik Kejaksaan Negeri Kutai Timur  telah menyita mobil Range Rover dari EM, saksi dalam dugaan pengadaan Solar Cell PLTS Home System Tahun Anggaran 2020 yang merugikan keuangan negara Rp53,606 miliar. (Foto Kejari Kutai Timur)

SAMARINDA.NIAGA.ASIATindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan solar cell Solar Cell PLTS Home System Tahun 2020 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) di Pengadilan Tipikor Samarinda diperiksa majelis hakim yang diketuai Hindaryanto dengan hakim anggota Suprapto dan Nugrahini Meinastiti.

Pada pemeriksaan ketiga, kemarin, Selasa (30/08/2022), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arga Indra dan Yuda dari Kejaksaan Negeri Sangatta menghadirkan 5 saksi untuk didengarkan kesaksiannya, masing-masing 4 orang staf DPMPTSP Kutim berstatus PNS, masing-masing Kepala Bidang Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral dan Promosi DPMPTSP Kutim, Muhammad Yani dan Analis di Bidang Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral dan Promosi  (DPMPTSP Kabupaten Kutai Timur, Muhammad Agung Barnaensyah, Rafiah, staf di Sekretariat, Iskandar Zulkarnain, staf Program, dan satu staf berstatus TK2D (Pegawai Honorer) DPMPTSP.

Sidang juga dihadiri penasehat hukum keempat terdakwa, masing-masing Andi Asran, Benny Beda, Ricky Rifandy, dan Kasim.

Dalam perkara Tipikor ini menurut perhitungan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kaltim merugikan keuangan negara Rp53,6 miliar dari Rp88 miliar anggaran pengadaan solar cell untuk rumah tangga.

Sedangkan JPU menetapkan terdakwa sebanyak 4 orang, yakni Panji Asmara, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Badan Pendapatan Daerah Kutim, Abdullah, anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada DPMPTSP Kutim, Herru Sugonggo alias Herru, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Solar Cell di DPMPTSP Kutim, dan  M. Zohan Wahyudi  selaku Direktur PT. Bintang Bersaudara Energi.

Melihat besarnya kerugian negara dalam proyek pengadaan solar cell untuk rumah tangga ini, anggota majelis hakim, Suprapto sempat pertanyakan anggaran sebenarnya proyek ini ke saksi Iskandar Zulkarnain.

“Anggaran sebenarnya proyek ini berapa dan uang yang Rp53 miliar kemana,” tanya Suprapto.

Menjawab pertanyaan anggota majelis hakim, saksi Iskandar menerangkan, saat pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Tahun 2020 yang dibahas tahun 2019, anggaran pengadaan solar cell awalnya Rp97 miliar. Kemudian  tahun 2020 anggaran berubah-ubah seiring adanya refocusing.

Iskandar Zulkarnain dan Muhammad Yani usai memberikan  kesaksian di Pengadilan Tipikor Samarinda, Selasa (30/08/2022). (Foto Intoniswan/Niaga.Asia)

“Angka pasti jumlah anggaran pengadaan solar cell ini, saya tidak tahu pasti,” kata Iskandar, seraya menambahkan, data proyek pengadaan solar cell, diterimanya dalam bentuk sudah jadi dari staf Bappeda Kutim bernama Firdaus.

Sedangkan Kepala Bidang Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral dan Promosi DPMPTSP Kutim, Muhammad Yani dan Analis di Bidang Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral dan Promosi  (DPMPTSP Kabupaten Kutai Timur, Muhammad Agung Barnaensyah, sama-sama menjelaskan, tidak mengetahui persis asal-usul kegiatan pengadaan solar cell tersebut sebab, tak pernah mengusulkan.

“Baik saya maupun Bidang Pengembangan ESDM tak mengusulkan pengadaan solar cell,” kata Yani menjawab JPU.

“Saya juga tidak tahu apakah usulan dari Musrenbang, karena tak pernah ditugaskan pimpinan mengikuti Musrenbang,” sambung Yani.

Apa yang disampaikan Yani juga dibenarkan stafnya, Muhammad Agung Barnaensyah, analis di Bidang Pengembangan ESDM dan Promosi DPMPTSP.

Menurut Agung, rasio elektrefikasi di Kutim tahun 2020 sudah pada kisaran 97%, artinya 97% rumah tangga sudah memperoleh layanan listrik, dimana sebagian besar dari PLN dan sebagian lagi dari listrik non PLN.

Agung juag menambahkan tak pernah melakukan survei dan atau membuat analisis diperlukan pengadaan solar cell bagi rumah tangga yang belum menikmati listrik.

“Secara formal yang kami usulkan sebetulnya pengadaan PLTS komunal bagi masyarakat di wilayah tertinggal di Kutim. Usulan dibawa dalam Musrenbang Provinsi,” katanya.

“Solar cell tidak bisa diandalkan untuk rumah tangga, karena tidak stabil pengaruhnya terhadap rasio elketrifikasi, karena solar cell, paling lama 2 tahun dipakai sudah rusak,” kata Agung.

Rismayanti, Analis Kebijakan di DPMPTSP paling sering namanya disebut dalam sidang Tipikor Pengadaan Solar Cell di Pengadilan Tipikor Samarinda, Selasa (31/08/2022) dalam perannya mendistribusikan fee kepada perusahaan (cv) yang dipinjam namanya untuk pekerjaan  pengadaan solar cell tahun 2020. (Foto Istimewa)

Kegiatan pengadaan solar cell yang tidak prosedurnya itu, dikonfirmasi JPU dalam dakwaannya terhadap Panji Asmara. Panji merupakan pemilik/pembawa anggaran pengadaan solar cell ke DPMPTSP Kutim Tahun Anggaran 2020.

“Panji memiliki jabatan sebagai Kepala Sub Bagian perencanaan Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur,” kata JPU Arga Indra.

 

Bersama tiga terdakwa lainnya, Panji disebut JPU,  melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tiga terdakwa lainnya dalam perkara Tipikor ini adalah,  Abdullah selaku Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada DPMPTSP Kutim,  Herru Sugonggo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Solar Cell di DPMPTSP Kutim, dan M Zohan Wahyudi selaku Direktur PT. Bintang Bersaudara Energi, produsen solar cell.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” tegas Arga dalam dakwaannya.

Menurut Arga terdakwa telkah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan

Tag: